Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemberlakuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tidak akan mempengaruhi harga minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Jakarta Selatan, Kamis (19/12), Bahlil menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan memicu kenaikan harga energi.
“PPN (12 persen) untuk minyak gak ada isu,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).
“Gak ada, gak ada (harga minyak dan harga BBM naik imbas PPN 12 persen),” tegasnya.
Kenaikan tarif PPN ini telah diumumkan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (16/12), pemerintah memastikan bahwa tarif baru akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.
Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski demikian, pengumuman ini sempat memunculkan kekhawatiran bahwa harga minyak mentah dan BBM di SPBU akan terdampak dan ikut naik.
Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengaku masih harus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai tarif baru PPN. Ini terutama untuk PPN bahan bakar non-subsidi.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyebut pihaknya juga masih mengkaji dampak kenaikan PPN terhadap harga BBM yang mereka jual.
“Terus terang kami juga masih berkoordinasi. Apakah nanti berdampak ke energi atau tidak,” kata Riva, dikutip dari CNBC Indonesia.
“Kami serahkan ke pemerintah,” tegasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
