Realisasi belanja pengadaan barang/jasa nasional tahun 2024 mencapai Rp595,45 triliun hingga akhir September. Angka ini mencakup belanja produk dalam negeri (PDN) senilai Rp535,71 triliun, setara 65,37 persen dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp819,49 triliun.
“Rencananya belanja PDN sebesar Rp819,49 triliun, sedangkan realisasi penggunaan produk dalam negeri dari penyedia kini sebesar Rp535,71 triliun,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan di Jakarta, Senin (18/11).
Iwan mengungkapkan bahwa total alokasi belanja pengadaan barang/jasa nasional tahun ini mencapai Rp1.213,2 triliun, meningkat 50,41 persen dibandingkan alokasi tahun 2020 sebesar Rp806,6 triliun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, belanja produk dalam negeri pada triwulan pertama 2024 mencapai Rp101,3 triliun. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,43 persen ini setara dengan penciptaan 1,14 juta lapangan kerja baru.
Iwan mengatakan bahwa hal tersebut salah satunya karena pihaknya terus mendorong penggunaan PDN dari pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UKM-K).
Ia menyatakan bahwa partisipasi UKM-K dalam kontrak pengadaan barang/jasa meningkat dari 36,1 persen pada tahun 2022 menjadi 42,8 persen pada tahun 2023, kemudian mencapai 40,27 persen pada triwulan ketiga 2024.
Total realisasi belanja pengadaan barang/jasa dari UKM-K pada periode tersebut, kata dia, tercatat Rp239,8 triliun.
Iwan menyatakan bahwa juga terdapat lonjakan signifikan jumlah produk yang terdaftar di platform e-procurement LKPP dengan jumlah produk yang terdaftar meningkat dari 2,4 juta pada tahun 2022 menjadi lebih dari 10 juta produk pada triwulan ketiga tahun ini.
“Kami memiliki peranan yang besar dalam pembangunan, dalam hal ini penyerapan PDN melalui pengadaan barang/jasa,” katanya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
