InfoEkonomi.ID – Rencana pembangunan tanggul laut senilai Rp90 triliun di kawasan Bekasi-Tangerang masih harus menunggu persetujuan dari pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fattah, menyatakan bahwa proyek ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan kabinet baru setelah pelantikan Presiden terpilih.
“Kita belum mendapat informasi lebih lanjut, nanti setelah pelantikan kita akan duduk bersama dengan kabinet presiden terpilih,” ujar Zainal dikutip dari cnbcindonesia.com, Selasa (1/10).
Rencana pembangunan tanggul laut ini sudah melalui kajian kerja sama dengan Jepang dan Korea Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga telah menjajaki peluang kerja sama dengan China melalui Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk membangun struktur tanggul laut dan pemecah gelombang, menggunakan skema pembiayaan pinjaman (loan).
Selain itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR, Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa Pantai Utara Jawa mengalami penurunan tanah hingga 15-16 cm per tahun, yang membuat wilayah pesisir semakin rawan tenggelam. Proyek tanggul laut sepanjang 22 km ini diharapkan bisa menjadi solusi, berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menampung air tawar.
Tahap awal proyek ini sedang memasuki pengumpulan data bathimetri dan investigasi tanah, sebagai bagian dari desain tanggul laut.
