PEMERINTAH di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum mengambil langkah konkret untuk mengejar lebih dari 300 pengusaha di sektor perkebunan sawit yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan senilai Rp 300 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih memonitor kejelasan data wajib pajak di sektor ini. “Ya nanti kita monitor dulu,” kata Airlangga di kantornya di Jakarta, dikutip pada Selasa (29/10).
Data mengenai pengemplang pajak tersebut diungkap oleh Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Hashim menjelaskan bahwa informasi mengenai 300 perusahaan itu diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), M. Yusuf Ateh.
“Ini ada indikasi pengusaha yang nakal. Data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh, dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar,” ungkap Hashim dalam acara Kadin.
Menurut Hashim, lebih dari 300 wajib pajak nakal tersebut memiliki utang pajak yang cukup besar. “Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah. So saat ini Pak Prabowo siap, kita sudah dapat daftar 300 lebih,” ujarnya, menegaskan bahwa tidak ada anggota Kadin Indonesia yang terlibat dalam daftar tersebut. “Nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder, please pay up,” tambah Hashim.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, membenarkan bahwa temuan tersebut merupakan hasil audit lembaganya. “Benar,” kata Yusuf saat dihubungi pada Senin (14/10), meskipun ia enggan membeberkan rincian hasil audit yang sedang berlangsung.
Kejaksaan Agung juga memberikan tanggapan mengenai potensi penerimaan negara Rp 300 triliun yang hilang di sektor kelapa sawit. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan menyatakan, “Upaya kami membantu pemerintah melalui penegakan hukum sesuai kewenangan kami.”
Dengan penegakan hukum yang diharapkan dapat mendorong pengusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah kini menghadapi tantangan besar dalam menegakkan keadilan di sektor perkebunan sawit yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
