InfoEkonomi.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pemerintah akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi 200.000 unit. Namun, kebijakan ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“FLPP untuk kelas perumahan rakyat, sekarang targetnya juga oleh pemerintah dinaikkan ke 200.000,” ungkap Airlangga dalam sarasehan Kadin dikutip dari cnbcindonesia.com, Jumat (4/10). Saat ini, kuota FLPP sebanyak 166.000 unit telah terserap sepenuhnya, dan penambahan kuota diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Sebelumnya, rencana penambahan kuota FLPP ini telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Ia menyatakan bahwa untuk tambahan kuota sebanyak 34.000 unit, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 4,3 triliun. “Dari 166.000 ditambah 34.000. Rp 4,3 triliun adalah tambahan anggaran untuk kuota FLPP,” kata Basuki di gedung DPR RI, Rabu (28/8).
Dengan anggaran FLPP untuk 166.000 unit yang mencapai Rp 13,72 triliun, total anggaran untuk 200.000 unit diperkirakan mencapai sekitar Rp 18 triliun. Namun, ketika ditanya mengenai kuota FLPP untuk tahun depan, Basuki mengaku masih belum dapat memberikan kepastian. “Dana untuk bantuan FLPP dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN),” tegasnya, merujuk pada peran Kementerian Keuangan dalam penganggaran.
Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih baik terhadap perumahan.
