InfoEkonomi.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji alternatif insentif pajak bagi para investor seiring dengan penerapan pajak minimum global (GMT) yang akan diterapkan di Indonesia. Pajak minimum global merupakan kesepakatan negara-negara untuk menetapkan batas minimum tarif pajak perusahaan internasional guna mencegah praktik perpindahan laba ke negara dengan tarif pajak rendah atau nol.
Melansir cnbcindonesia.com, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan perusahaan membayar pajak sesuai keuntungan yang mereka peroleh. “Kita akan pikirkan bentuk insentif yang dapat mengkompensasi pajak 15 persen,” kata Febrio di kantor Kemenkeu pada Jumat (4/10).
Dengan penerapan GMT, Indonesia berupaya mencegah hilangnya hak pemajakan terhadap perusahaan asing yang berinvestasi di tanah air. Febrio menegaskan, tax holiday yang memberi pembebasan pajak hingga 0 persen justru akan menguntungkan negara asal investor, dan ini tidak diinginkan oleh pemerintah.
Negara-negara G20 dan OECD sudah sepakat untuk mengimplementasikan GMT, yang akan dimulai pada 2024, dan sebagian besar negara pada 2025. Regulasi terkait GMT di Indonesia saat ini sedang disiapkan.
Febrio menambahkan bahwa pemerintah akan merevisi kebijakan insentif fiskal, dengan kemungkinan tax holiday tidak lagi membebaskan pengenaan pajak penghasilan (PPh) dari 22 persen menjadi 0 persen, melainkan maksimal 7 persen. “Kita sedang siapkan modalitasnya bersama Kementerian Investasi,” ujarnya.
Selain insentif fiskal, pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat proses perizinan sebagai dukungan bagi investor. “Kompetisi untuk pertumbuhan ekonomi dengan menarik investasi tetap menjadi fokus kita,” tambah Febrio, menekankan pentingnya hilirisasi dan membuka peluang sektor lain bagi investor.
Dengan langkah ini, Kemenkeu berharap dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
