Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke perbankan telah mencapai Rp256,5 triliun hingga pekan kedua Oktober 2024. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa insentif ini bertujuan mendorong bank untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Perry menjelaskan bahwa bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas akan mendapatkan insentif likuiditas berupa penurunan giro wajib minimum (GWM) secara efektif. “Kami telah menyalurkan kredit insentif kebijakan likuiditas makro sampai dengan Oktober jumlahnya Rp256,5 triliun kepada bank-bank,” ujarnya.
Rincian penyaluran insentif menunjukkan bahwa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bagian terbesar, yakni Rp119 triliun. Sementara itu, bank umum swasta nasional (BUSN) mendapatkan Rp110,2 triliun. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima insentif sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang asing (KCBA) memperoleh Rp2,7 triliun.
Perry juga menjelaskan bahwa insentif ini dialokasikan untuk sektor-sektor yang dianggap prioritas, seperti hilirisasi mineral, pangan, perumahan, properti untuk UMKM, otomotif, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Insentif makroprudensial likuiditas merupakan langkah strategis dari bank sentral yang memberikan pelonggaran atas kewajiban GWM dalam rupiah kepada bank yang mendukung kredit/pembiayaan ke sektor-sektor tersebut. Dengan penyaluran insentif ini, BI berharap dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung sektor-sektor yang vital bagi pembangunan nasional.
