InfoEkonomi.ID – Pemerintah Indonesia merencanakan penambahan utang sebesar Rp 775 triliun pada tahun 2025, dengan tujuan untuk membiayai anggaran yang mencapai Rp 3.621 triliun. Penambahan utang ini akan bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Melansir cnbcindonesia.com, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, menjelaskan bahwa dari total utang, Rp 642,5 triliun akan berasal dari penerbitan SBN netto, sementara Rp 133 triliun dari pinjaman. Rincian pinjaman menunjukkan bahwa Rp 5,1 triliun berasal dari dalam negeri dan Rp 128 triliun dari luar negeri.
Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 3.005 triliun, defisit anggaran untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 616 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Riko juga menambahkan bahwa pemerintah akan menerapkan strategi refinancing untuk membayar utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan.
Menjelang akhir masa kepresidenan Joko Widodo, utang pemerintah tercatat turun menjadi Rp 8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024, mengalami penurunan Rp 40,76 triliun dari bulan sebelumnya. Rasio utang terhadap PDB juga menunjukkan perbaikan, turun menjadi 38,49% dari sebelumnya 38,68%.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
