InfoEkonomi.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi, seperti bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, dengan mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Langkah ini dinilai dapat menghemat anggaran negara hingga Rp150 hingga Rp200 triliun per tahun.
Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, menyampaikan bahwa skema subsidi energi yang ada saat ini tidak tepat sasaran. Subsidi tersebut lebih menyasar komoditas, bukan langsung ke masyarakat miskin yang seharusnya menerima manfaat. Menurut Burhanuddin, sistem subsidi saat ini menyebabkan dana negara yang besar tidak terdistribusi dengan efektif.
Dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Burhanuddin menjelaskan bahwa subsidi sebesar Rp540 triliun pada tahun 2023 belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan kondisi di Solo, Jawa Tengah, di mana masyarakat berpenghasilan rendah hanya bisa menyalakan satu lampu di rumah meski mendapatkan subsidi listrik. Hal serupa juga terjadi pada subsidi BBM dan LPG, di mana masyarakat miskin sering kali tidak dapat menikmati subsidi tersebut karena tidak memiliki kendaraan atau hanya menggunakan LPG subsidi dalam jumlah terbatas.
“Orang miskin tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka tidak punya sepeda motor, dan satu tabung LPG melon subsidi hanya cukup untuk dua minggu,” jelas Burhanuddin.
Dengan mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai, Burhanuddin meyakini negara bisa menghemat anggaran besar dan mengalihkannya ke sektor-sektor yang lebih produktif, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan.
