InfoEkonomi.ID – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan agar rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memangkas subsidi energi dan mengubahnya menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dikaji kembali.
Melansir cnbcindonesia.com, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai bahwa meskipun perubahan ini berpotensi mengurangi impor BBM dan mendorong penggunaan transportasi umum, penerima BLT harus lebih luas dari sekadar masyarakat miskin.
Bhima menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 137,5 juta orang yang sedang menuju kelas menengah di Indonesia, hampir 50% dari total populasi. Jika BLT hanya ditujukan untuk masyarakat miskin, akan ada risiko masyarakat kelas menengah rentan jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM. “Khawatir jika coverage BLT terbatas, maka daya beli akan melemah signifikan,” ungkapnya.
Baca:Â Rencana Pembatasan Penerima BBM Subsidi Mulai Diterapkan 1 Oktober 2024
Sebagai solusi, Bhima mengusulkan agar pengurangan subsidi BBM dilakukan secara bertahap dan BLT yang diberikan setara dengan nilai subsidi yang dikurangi. Misalnya, jika 30% anggaran subsidi BBM di 2025 dikurangi, maka BLT yang diberikan harus mencakup jumlah yang sama.
Sebelumnya, Penasihat Ekonomi Prabowo, Burhanuddin Abdullah, menyatakan bahwa dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun. Dalam APBN 2025, sebagian besar anggaran direncanakan untuk membayar utang, sehingga penghematan diperlukan untuk mendanai program-program baru.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan bantuan yang lebih efisien kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun, celah dalam penyaluran ini tetap perlu menjadi perhatian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang rentan.
