InfoEkonomi.ID – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana untuk mengubah skema subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu. Tujuannya adalah agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa subsidi energi sebaiknya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. “Kita ingin data diperbaiki agar transfer tunai langsung bisa diberikan kepada keluarga yang berhak terima, bukan pada komoditinya,” ujar Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025.
Ia mengungkapkan bahwa subsidi energi sebesar Rp 540 triliun yang selama ini diberikan masih belum efektif. Dalam kunjungannya ke Solo, Jawa Tengah, Burhanuddin menemukan bahwa subsidi listrik tidak memberikan manfaat signifikan. Ia menjelaskan bahwa pelanggan paling bawah hanya mampu membayar sekitar Rp 30 ribu per bulan, yang hanya cukup untuk menyalakan satu lampu.
Lebih lanjut, Burhanuddin menilai bahwa masyarakat miskin juga tidak mendapatkan keuntungan dari subsidi BBM dan LPG, karena mereka umumnya tidak memiliki kendaraan. “Subsidi BBM tidak relevan bagi mereka. Mereka membeli gas LPG, tapi hanya untuk penggunaan yang sangat sedikit,” jelasnya, dikutip dari cnbcindonesia.com, Jumat (27/9).
Rencana perubahan skema subsidi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat miskin. Burhanuddin menekankan pentingnya mengalihkan subsidi ke hal yang lebih produktif, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut,” pungkasnya.
Dengan rencana ini, diharapkan bantuan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang berhak menerima.
