InfoEkonomi.IDÂ – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN telah memberikan kontribusi fiskal yang signifikan kepada negara, dengan total setoran dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1.940 triliun dalam tiga tahun terakhir.
“Selama 2020 sampai 2023, total kontribusi kementerian BUMN kepada negara yaitu senilai Rp1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp1.391,4 triliun, lalu PNBP dan lainnya sebesar Rp354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp194,4 triliun,” ujar Erick di Jakarta, Senin.
Erick menyebutkan bahwa kontribusi BUMN dalam pembayaran pajak mengalami tren positif. Pada 2020, setoran pajak mencapai Rp247 triliun, meningkat menjadi Rp278 triliun pada 2021, Rp410 triliun pada 2022, dan mencapai Rp457 triliun pada 2023.
Sementara itu, dividen yang disetorkan oleh Kementerian BUMN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan total dividen mencapai Rp81 triliun pada 2023, naik dari Rp44 triliun pada 2020, Rp30 triliun pada 2021, dan Rp40 triliun pada 2022.
“Kalau kita lihat tentu kontribusi perpajakan terus meningkat karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik,” ucap Erick.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), lanjut Erick, memang terdapat penurunan dari Rp86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp98 triliun pada 2022 lalu menjadi Rp84 triliun pada 2023.
“Adapun PNBP ini ada penurunan memang fluktuasi harga daripada sumber daya alam yang memang ada koreksi sendiri apakah itu di kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya,” ucapnya.
Erick menyampaikan indikator pertumbuhan kinerja BUMN pun terlihat dari total aset BUMN yang mencapai Rp10.402 triliun atau naik 7,8 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp8.312 triliun, total ekuitas sebesar Rp3.444 triliun atau tumbuh 12 persen per tahun dari 2020 yang sebesar Rp2.475 triliun.
Sementara pendapatan BUMN pada 2023 mencapai Rp2.933 triliun atau naik dari 2020 yang sebesar Rp1.930 triliun, pun dengan laba bersih yang melonjak 11,2 persen menjadi Rp327 triliun dari 2020 sebesar Rp13 triliun.
Dengan kontribusi besar BUMN tersebut, Erick berharap adanya dukungan berupa tambahan anggaran bagi Kementerian BUMN.
Erick menyebut pagu anggaran Kementerian BUMN untuk 2025 sebesar Rp277 miliar sangat rendah jika dibandingkan dengan peran besar BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Alokasi anggaran Kementerian BUMN pada 2025 tersebut pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran Kementerian BUMN pada 2024 yang sebesar Rp284,36 miliar.
“Pagu adjustment Kementerian BUMN 2024 itu Rp 284 miliar, sedangkan yang kita dapatkan di pagu anggaran 2025 ini hanya Rp 277 miliar. Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,” ujar Erick.
Erick menyampaikan Kementerian BUMN pun mengajukan usulan anggaran tambahan senilai Rp 66 miliar untuk mendukung kerja Kementerian BUMN pada 2025. Alokasi anggaran tambahan ditujukan untuk peningkatan sistem pengawasan terhadap BUMN.
Selain itu, BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp 90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun.
“Kalau kita lihat (anggaran 2024 dan 2025) ini turun dari Rp284 miliar ke Rp277 miliar, sedangkan kinerja dividen ini tentu meningkat secara tertata. Artinya memang perbandingannya sangat tidak berimbang,” kata Erick.
