InfoEkonomi.ID – Apakah Anda atau kenalan pernah mengalami peretasan data pribadi, seperti akun WhatsApp diretas? WhatsApp adalah aplikasi pesan paling populer di Indonesia, menempatkan negara ini di tiga besar pengguna terbanyak di dunia. Namun, platform ini sering kali menjadi celah bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses data pribadi. Peretasan ini tidak hanya memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan tetapi juga berpotensi membahayakan kontak yang ada di daftar teman Anda.
Data menunjukkan bahwa meskipun era digital memberikan banyak kemudahan, keamanan data pribadi masih menjadi perhatian utama baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kasus kebocoran data meningkat drastis, dari 7,96% pada tahun 2023 menjadi 20,97% pada tahun 2024.
Situasi ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, terutama ketika melakukan transaksi digital, apakah data pribadinya aman atau berisiko disalahgunakan.
Untuk menghindari peretasan data pribadi, kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data harus diterapkan oleh setiap individu. Tanpa disadari, kita sering mengabaikan hal-hal kecil yang dapat menjadi pintu masuk peretas, seperti membuka tautan dari sumber yang tidak dikenal, tidak mengganti kata sandi email secara berkala, atau menyimpan informasi sensitif seperti nomor rekening dan kode akses di ponsel.
Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif seperti nomor rekening, kode akses, instrumen pembayaran, dan lainnya. Selalu waspada terhadap ancaman phishing, atau upaya penipuan oleh pihak yang mencoba mencuri data pribadi melalui chat, email, atau pop-up saat berselancar di internet.
Anda juga disarankan untuk meningkatkan keamanan data dengan mengaktifkan autentikasi dua faktor saat melakukan verifikasi identitas pengguna. Jika terjadi transaksi yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang.
Selain itu, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal atau yang mengaku sebagai perwakilan dari suatu perusahaan. Pastikan hanya mengakses tautan atau dokumen yang dikirimkan secara resmi, seperti pesan singkat melalui WhatsApp/SMS dengan nama perusahaan (bukan nomor telepon) dan tanda centang hijau di samping nama perusahaan.
Komitmen Prudential Indonesia dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah
Menyikapi maraknya peretasan data pribadi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada 17 Oktober 2022 dan akan berlaku efektif mulai 17 Oktober 2024 setelah masa transisi dua tahun.
Prudential Indonesia menyambut baik UU PDP yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya, terutama mengingat transformasi digital kini telah merambah berbagai sektor, termasuk industri asuransi.
Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai dasar hukum, tujuan, dan akuntabilitas penggunaan data pribadi. Dalam hal ini, Prudential Indonesia menyediakan informasi ini melalui pemberitahuan privasi yang disesuaikan dengan UU PDP dan dapat diakses nasabah melalui situs web resmi Prudential Indonesia.
Sebagai respons terhadap tantangan terkait keamanan data pribadi, serta sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), Prudential Indonesia selalu menempatkan perlindungan data nasabah sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan dengan memperkuat komitmen melalui transformasi digital, serta terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi nasabah, khususnya dalam melakukan transaksi digital.
Salah satu inovasi digital yang diterapkan Prudential Indonesia adalah sistem Electronic Know Your Customer (eKYC) dan tanda tangan digital. Saat ini, perusahaan telah menerapkan otorisasi verifikasi data nasabah melalui eKYC dan tanda tangan digital pada pengajuan polis baru secara opsional. Sistem ini akan terus dikembangkan, termasuk mewajibkan penggunaan tanda tangan elektronik untuk pengajuan aplikasi polis baru serta untuk transaksi seperti penarikan dana, guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah.
Penerapan eKYC ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan dan pemutakhiran data nasabah secara berkala dengan lebih efektif, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko pencurian data pribadi. Sementara itu, aturan mengenai tanda tangan digital juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Dengan menerapkan eKYC dan tanda tangan digital, Prudential Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan jiwa nasabah, tetapi juga memberikan ketenangan dalam bertransaksi dan berbagi data pribadi dengan perusahaan.
Kolaborasi antara pemerintah, industri asuransi, dan kewaspadaan nasabah diharapkan dapat memperkuat keamanan ekosistem digital, guna mewujudkan perlindungan optimal dalam setiap fase kehidupan.
