InfoEkonomi.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat mengakibatkan penurunan signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam sebuah acara bertajuk Standard Chartered’s Decarbonisation Opportunities in ASEAN yang digelar Jumat (6/9), ia menyebut bahwa pemanasan global yang tidak terkendali bisa menurunkan PDB hingga 10% pada 2025.
“Berbagai studi menunjukkan skenario terburuk yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim adalah penurunan PDB hingga 10% pada tahun 2025,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, data dari World Meteorological Organization menunjukkan bahwa tahun 2023 mencatat suhu global tertinggi dengan kenaikan mencapai 1,45 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri. Ia menekankan bahwa jika perubahan iklim tidak diatasi, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi, termasuk menciptakan ketidakstabilan sosial-politik.
Menurutnya, penurunan 10% Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan sesuatu yang sangat signifikan dan memiliki konsekuensi besar. Tidak hanya bagi perekonomian tetapi juga berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja khususnya bagi generasi muda.
Ia memaparkan, kenaikan suhu udara meningkatkan potensi terjadinya bencana alam yang kemudian bisa mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur. Perubahan iklim menurutnya juga menyebabkan ketidakstabilan sosial politik di mana kelompok masyarakat miskin dan rentan akan menjadi yang paling terdampak.
Untuk itu, Menkeu menekankan peran penting seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta dalam upaya dekarbonisasi. “Karena ini adalah upaya yang memerlukan biaya besar. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, semua pemangku kepentingan, tidak hanya sektor publik, tetapi juga sektor swasta, dan bagaimana kita akan menciptakan lingkungan yang tepat bagi sektor swasta untuk berpartisipasi,” ucap Sri Mulyani.
Menkeu mengungkapkan, Indonesia memerlukan 281 miliar USD atau lebih dari 4.000 triliun rupiah untuk menuntaskan komitmen pengurangan emisi CO2 khususnya transisi energi. Pembiayaan tersebut menurutnya tidak bisa berasal dari APBN semata, sehingga memerlukan peningkatan peran dari swasta.
“Meski pemerintah tentu saja memainkan peran yang sangat penting dan utama, sektor swasta sebenarnya perlu melangkah maju dan akan terus memainkan peran yang jauh lebih signifikan. Mereka dapat terlibat melalui pengurangan emisi karbon dengan juga mengadopsi ESG, praktik keberlanjutan, dan juga mendanai teknologi hijau,” ujar sang Bendahara Negara.
Bahkan menurutnya, peran sektor swasta beserta lembaga filantropi, lembaga keuangan multilateral, dan komunitas internasional tidak hanya penting, tetapi juga menjadi suatu keharusan.
Selaras dengan hal tersebut, ia menegaskan Kementerian Keuangan akan terus menunjukkan konsistensi komitmen dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim sehingga dapat mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.
