InfoEkonomi.ID – PT Pupuk Indonesia melakukan penjaringan masalah petani terkait penyaluran pupuk di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Kamis (8/8/2024), sebagai bagian dari program PI Menyapa.
Acara yang diselenggarakan di Gedung PGRI Grobogan ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta, termasuk petani, distributor pupuk, dan pengelola kios pupuk.
Direktur PT Pupuk Indonesia, Ninis Kesuma Andriani, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani di lapangan. Dengan demikian, ia bersama Kementerian Pertanian yang turut hadir dapat langsung memberikan solusi.
“Kami ingin melalui program PI Menyapa ini, kami dapat mengetahui jika ada masalah di lapangan. Jika memang ada, kami akan berdiskusi untuk menemukan solusi dan melakukan perbaikan ke depannya,” kata Ninis.
Ninis juga menjelaskan bahwa PT Pupuk Indonesia bertugas menyalurkan pupuk subsidi yang kuotanya telah meningkat secara signifikan, dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Melalui acara ini, diharapkan penyaluran pupuk dapat tepat sasaran.
“Perlu disosialisasikan bahwa ada peningkatan alokasi pupuk. Kami ingin memastikan penyalurannya optimal dan kesalahan-kesalahan bisa diminimalkan. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak terkait,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Pertanian akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa pupuk telah diterima oleh pihak yang berhak dalam jumlah yang sesuai.
Ninis menambahkan bahwa peningkatan alokasi pupuk ini merupakan respons terhadap keluhan petani pada awal tahun, di mana alokasi pupuk dianggap kurang mencukupi. Oleh karena itu, pada April 2024, alokasi pupuk ditingkatkan secara signifikan.
“Di awal tahun, banyak keluhan tentang kelangkaan pupuk, sehingga alokasinya ditambah. Secara nasional, realisasinya mencapai 40 persen. Kami benar-benar turun ke lapangan agar petani bisa menebus pupuk tersebut. Kami khawatir ada petani yang tidak menebus dengan tambahan alokasi ini,” kata Ninis.
Selain PI Menyapa, Ninis menyebut bahwa Pupuk Indonesia juga memiliki program lain untuk menampung pertanyaan dan keluhan petani.
“Ini hanya salah satu program kami. Ada program lain dengan skala lebih kecil, seperti rembug tani, di mana kami mencatat masalah yang ada. Jika bisa, kami akan langsung memberikan jawaban. Namun, jika terkait kebijakan, tentu harus dibawa ke tingkat yang lebih tinggi karena itu adalah wewenang Kementerian Pertanian. Kami juga punya program tebus bersama agar petani lebih semangat menebus pupuk mereka,” pungkasnya.
