InfoEkonomi.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa proses negosiasi terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hampir mencapai tahap akhir.
“IUPK PT Freeport sudah hampir selesai, hanya saja pihak Freeport yang masih lambat dalam proses ini,” ujar Bahlil setelah acara Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju untuk Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Jakarta, pada hari Senin.
Bahlil menjelaskan bahwa Freeport belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang diperlukan, yang menjadi penyebab lambatnya proses ini.
Ia menekankan bahwa salah satu hambatan utama dalam proses tersebut adalah ketidaklengkapan persyaratan dari pihak Freeport. Negosiasi antara Freeport dan BUMN pun masih berjalan dan belum mencapai kesepakatan akhir.
“Lambat dalam mempersiapkan berbagai persyaratan yang menjadi bahan negosiasi, termasuk dengan BUMN yang belum selesai,” tambahnya.
Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini juga menyebut bahwa keterlambatan tersebut tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah, melainkan karena Freeport belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka.
Sebagai langkah lanjutan, Bahlil meminta agar perhatian publik tidak hanya tertuju pada pemerintah, namun juga kepada Freeport terkait kelambatan dalam penyelesaian persyaratan dan negosiasi.
“Jadi jangan selalu tanya ke pemerintah, tanyakan juga ke Freeport,” tegasnya.
Sebelumnya, saat menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia telah memastikan bahwa perpanjangan IUPK PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diterbitkan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
“Mengingat IUPK Freeport akan habis pada tahun 2041, jika tidak diperpanjang, siapa yang akan mengelolanya? Perpanjangan ini akan diurus sebelum pemerintahan selesai,” ujarnya dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang disampaikan secara daring dari Jakarta pada Kamis (11/7).
Bahlil menambahkan bahwa sejak 2018, Indonesia telah memiliki 51 persen saham Freeport, dengan 10 persen dimiliki oleh BUMD Papua, dan 41 persen oleh pemerintah pusat melalui BUMN, yaitu MIND ID.
Menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia akan memperoleh tambahan 10 persen saham, sehingga kepemilikan saham Indonesia di Freeport akan meningkat menjadi 61 persen.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan bahwa menurut laporan Freeport pada tahun 2024, pemerintah akan mencapai titik balik modal atau break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen yang dilakukan pada tahun 2018.
“Insya Allah, pada tahun 2024, menurut laporan dari Freeport, dana yang kita gunakan untuk membeli saham itu sudah kembali modal. Jadi kita sudah mulai meraup keuntungan,” jelasnya.
Selain membahas perpanjangan IUPK dan pembelian saham, Bahlil juga menyoroti pentingnya hilirisasi produk tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan bagi Indonesia.
Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang mendorong pembangunan fasilitas peleburan (smelter) tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Pada tahun 2021, kami mendorong percepatan pembangunan smelter. Saat ini nilainya mencapai 3 miliar dolar AS, dan dibangun di Gresik, Jawa Timur,” kata Bahlil.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan bahwa Smelter PT Freeport Indonesia dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, dan bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, total kapasitas pemurnian mencapai 3 juta ton per tahun.
Smelter ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.
