InfoEkonomi.ID – Pemerintah akan memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.
“Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ,” ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Menurut Luhut, mulai tanggal tersebut, penyaluran BBM subsidi akan diatur lebih ketat agar lebih tepat sasaran. Sejauh ini, BBM yang disubsidi pemerintah dan dialirkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite, sementara harga Pertamax ditahan dengan kompensasi kepada Pertamina.
Menanggapi pernyataan tersebut, Pertamina menyatakan bahwa penyaluran BBM subsidi adalah wewenang pemerintah, dan pihaknya sebagai operator hanya menjalankan arahan dari pemerintah. “BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai operator menjalankan arahan pemerintah,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso yang dilansir dari detikcom.
Lebih lanjut, masalah penggunaan BBM, Luhut juga mengatakan pemerintah berencana untuk mendorong penggunaan bioetanol secara luas. Hal ini tentu akan mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara. Selain itu, bioetanol bisa juga mengurangi polusi udara.
“Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah,” sebut Luhut.
“Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi,” kata Luhut.
Menurut Luhut, lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis. Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat,” beber Luhut.
