InfoEkonomi.IDÂ – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun untuk pagu indikatif tahun 2025. Usulan ini diajukan sebagai bagian dari pengelolaan barang milik negara (BMN) yang akan diserahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada OIKN.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk melanjutkan pembangunan dan memastikan pengelolaan ekosistem kota yang baik di Ibu Kota Nusantara.
“Kami usulkan Rp 29 triliun. Ini merupakan konsekuensi tahap pengelolaan barang milik negara yang akan diserahkan Kementerian PUPR ke OIKN, serta melanjutkan pembangunan ekosistem kota yang baik di IKN,” ujar Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (10/6/2024).
Namun, Antoni juga menyatakan bahwa pagu Rp29,8 triliun tersebut masih bersifat usulan dan masih bisa berubah. “Apakah bisa diterima atau tidak atau sebagian digeser ke kementerian/lembaga lain untuk pengelolaan, itu jadi bahan diskusi. Ini bahan diskusi ketika ada serah terima BMN kita punya tanggung jawab untuk dikelola baik,” jelasnya.
OIKN berencana untuk mendiskusikan penambahan anggaran ini dengan beberapa instansi terkait, terutama Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas alokasi untuk pembangunan infrastruktur. “Nah ketika diserahkan ke OIKN tentu pertama kapasitas gedung ditingkatkan SDM-nya baik. Kedua, harus tersedia anggaran. Sehingga banguna yang sudah cantik dan dibangun bisa dirawat,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa besaran anggaran akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) dan antar instansi pemerintahan untuk menentukan siapa yang akan mengelola anggaran tersebut. “Berapa besaranya akan ada diskusi di banggar dan antar pemerintahan siapa yang mengelola,” pungkasnya yang dilansir dari Liputan6.com.
