InfoEkonomi.ID – Transformasi digital dalam struktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat ini menjadi suatu keharusan untuk dapat bersaing di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Tanpa digitalisasi, BPD dipastikan akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan posisinya di pasar.
Direktur Utama Bank Sumut, Babay Parid Wazdi, menekankan pentingnya digitalisasi bagi BPD untuk meningkatkan kinerja bank daerah. Digitalisasi dianggap sebagai ‘senjata’ yang diperlukan untuk menghadapi persaingan bisnis dengan bank-bank besar. Meskipun bank besar memiliki modal yang lebih besar untuk mengembangkan teknologi digitalisasi yang lebih canggih, hal tersebut tidak membuat kita boleh menyerah.
“Namun, hal tersebut tidak membuat kita putus asa, kita juga harus ikut melakukan digitalisasi,” ungkap Babay dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian acara Undian Tabungan Simpeda ke-2 Tahun XXXIV-2024 di Hotel Niagara Parapat, Simalungun, Sumatra Utara (Sumut), pada 24 April 2024.
Babay menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan masalah keuangan semata, tetapi juga berdampak pada kedaulatan negara. Babay mencoba untuk menerapkan kedaulatan tersebut dengan menerapkan digitalisasi di dalam struktur BPD.
“Pada masa saya bekerja di BJB, saya memperkenalkan BJB Digi, yang saat itu hanya memiliki 2.000 pengguna, dan membangun rantai pasokan. Ini adalah bentuk kedaulatan bagi BJB,” ungkap Babay.
Baginya, penerapan digitalisasi merupakan upaya untuk membangun BPD yang berdaulat dengan tujuan utama untuk merebut kembali pangsa pasar BPD yang perlahan mulai diambil alih oleh bank lain.
“Banyak pangsa pasar BPD yang direbut oleh pihak lain dan kita tidak menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengambilnya kembali, tentu saja dengan digitalisasi,” ujarnya.
Babay mengidentifikasi lima sektor potensial yang menjadi fokus Bank Sumut, antara lain sektor pemerintahan, pedesaan, pendidikan, kesehatan, dan agrobisnis yang ada di Sumut.
Misalnya, dalam sektor pemerintahan, Bank Sumut berusaha menjalin kerja sama dengan 15 ribu vendor yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut.
Potensinya sangat besar mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut saat ini sekitar Rp67 triliun. Dari jumlah tersebut, kata Babay, sekitar Rp20 triliun dialokasikan untuk vendor di Pemprov Sumut.
“Kerjasama dengan vendor ini terkait dengan digitalisasi, seperti pendanaan rantai pasokan, QRIS, tapping box, hingga EDC. Ini adalah hal yang harus kita siapkan dalam digitalisasi,” ungkap Babay.
