InfoEkonomi.ID – PT Phapros Tbk, salah satu anak usaha milik PT Bio Farma (Persero) Tbk memiliki komitmen untuk terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat program tanggung jawab sosialnya pada sepanjang Semester I-2023.
Serangkaian inisiatif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan juga menjadi komitmen Phapros.
Menurut Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko, paruh pertama 2023 menjadi bukti dedikasi perusahaan untuk mendorong praktik berkelanjutan melalui program berbasis community development.
“Kami memberdayakan UMKM yang mayoritas berada di Jawa Tengah dan sekitarnya dengan menyalurkan dana bergulir hampir tiga miliar rupiah per tahunnya untuk mendukung mitra usaha kami,” ujar Hadi, di Jakarta, Rabu (29/8/2023).
UMKM tersebut berasal dari berbagai sektor yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian usaha bagi pelaku ekonomi mikro sehingga mampu meningkatkan daya saing mereka.
Ekonomi lokal, tambah Hadi, adalah faktor pendorong ekonomi nasional. Pertumbuhan UMKM di berbagai daerah adalah daya ungkit yang tinggi dalam menumbuhkan PDB Indonesia.
Karena itulah komposisi kegiatan sosial Perusahaan, mayoritas mengarah kepada pemberdayaan UMKM. Selain melalui pemberian dana kemitraan, Phapros juga berkontribusi memberikan pelatihan kepada para mitra secara berkala dan mengikutsertakan mereka dalam berbagai ajang pameran.
“Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing global, dengan target tidak hanya pasar domestik, tetapi juga pasar global,” imbuh Hadi.
Di sisi lain, masih melalui program tanggung jawab sosialnya, Phapros juga berkomitmen untuk mengurangi angka stunting di Indonesia melalui kolaborasi dengan beberapa puskesmas di kota Semarang.
Phapros memulai program selama 90 hari melalui intervensi makanan bergizi, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, termasuk juga memberikan pelatihan tentang produksi camilan sehat bagi kader Posyandu yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan, program penurunan angka stunting bukan tanggung jawab pemerintah semata, namun juga swasta atau industri terutama melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Pemerintah harus merangsang swasta atau industri agar mau ikut mengentaskan stunting dengan insentif baik fiskal atau pelonggaran pajak maupun lainnya,” tuturnya.
Amin juga mengapresiasi langkah BUMN yang proaktif memperkuat pendanaan bagi UMKM berbasis lokal. Saat ini era digitalisasi mampu mendukung percepatan pertumbuhan UMKM, tetapi di sisi lain juga ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi untuk bertumbuh di masa digital saat ini.
Data Kemenkop UKM menyebut, ada 63 persen pelaku UMKM yang kesulitan bekerja dari rumah karena kurangnya akses internet.
Hambatan ketiga, pandemi Covid-19 membuat jutaan UMKM terpuruk sehingga mereka kesulitan modal untuk bangkit. Data Bank BRI menyebutkan, saat ini terdapat 57 juta pelaku UMKM.
“Perusahaan BUMN dan anak usahanya perlu membantu akselerasi digital UMKM melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan holding BUMN yang proaktif memperkuat layanan keuangan perlu diapresiasi,” tutup Amin.
