InfoEkonomi.ID – Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kembali mengoperasikan penerbangan evakuasi bagi 100 WNI tahap IV yang berada di Sudan imbas konflik yang terjadi sejak beberapa waktu lalu di sana.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menuturkan, penerbangan evakuasi ini merupakan komitmen Garuda Indonesia menjalankan mandat sebagai maskapai nasional. Salah satunya diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas layanan penerbangan bagi masyarakat Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air di tengah konflik yang terjadi saat ini di Sudan.
Tahap IV evakuasi WNI di Sudan telah dilaksanakan, total sebanyak 100 WNI dari Sudan telah kembali ke tanah air menggunakan Pesawat Garuda Indonesia pada, Selasa 2 Mei 2023.
Sebelumnya, Pemerintah RI telah berhasil memulangkan 829 WNI, semuanya melalui Jeddah. Mereka dipulangkan dalam tiga tahap:
- Tahap Pertama: 385 orang tiba pada 28 April dengan Garuda Indonesia.
- Tahap Kedua: 363 orang tiba pada 30 April dengan Garuda Indonesia.
- Tahap Ketiga: 75 orang tiba 1 Mei dengan pesawat TNI AU.
- Sementara 6 WNI mengatur kepulangannya secara mandiri.
Dengan kepulangan tahap IV tersebut, maka total 929 WNI telah kembali ke tanah air.
WNI yang telah dipulangkan ke tanah air akan menginap di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk penanganan lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga terkait, sebelum dipulangkan ke daerah asalnya.
Total WNI yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik di Sudan menuju tanah air sebanyak 949 orang dengan rincian:
- 930 orang dievakuasi via Jeddah
- 13 orang dievakuasi via Mesir, dan
- 6 orang dievakuasi via Persatuan Emirat Arab.
Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga terkait yang telah mendukung upaya evakuasi serta penanganan WNI evacuee di dalam negeri.
Konflik militer di Sudan antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces terjadi pada tanggal 15 April 2023. Konflik tersebut mengancam situasi keamanan di Sudan sehingga KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada tanggal 16 April 2023. Dengan meningkatnya eskalasi konflik tersebut, pada tanggal 20 April 2023, KBRI Khartoum menetapkan status Siaga I.
