InfoEkonomi.ID – Perry Warjiyo menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Pesan pemerintah dan DPR, agar Perry menjaga inflasi dan nilai tukar. Menurut Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, Perry Warjiyo akan membawa dampak positif jika terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk kedua kalinya yakni periode 2023-2028. Perry Warjiyo diyakini mampu mempersembahkan pengendalian inflasi.
“Tentu ada dampak positifnya,” papar Piter Abdullah, Kamis (23/2/23).
Menurutnya, jika Perry terpilih kembali, kebijakan BI akan tetap berjalan sebagaimana saat ini. Begitu juga soal koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Karena ada jaminan tidak ada perubahan kebijakan yang drastis di Bank Indonesia nanti ketika Pak Perry kembali terpilih,” tuturnya.
Meski demikian, Piter menegaskan masih terlalu awal untuk menyebut Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Perry masih harus menunggu persetujuan DPR, meski disebut-sebut menjadi calon tunggal.
Sementara, Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan, inflasi tahun ini lebih terkendali. Hal tersebut menunjukkan efektifnya kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan).
“Secara garis besar mungkin akan less aggressive dari sebelumnya mengingat inflasi sudah mulai terkendali dan sedang dalam tren untuk kembali ke target range BI,” jelas Teuku Riefky.
Riefky menambahkan, pemerintah perlu mewaspadai lonjakan inflasi saat puasa dan lebaran 1444 H/2023 M. Pengendalian inflasi ini menjadi salah tugas penting Bank Indonesia untuk berkolaborasi dengan stakeholder lain.
“Secara business cycle akan ada tekanan inflasi mendekati puasa dan lebaran. Perlu dijaga agar suplainya tetap terkendali,” katanya dikutip dari laman Beritasatu.
Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi indeks harga konsumen (IHK) dalam kisaran sasaran 3,0% plus minus 1% pada tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP).
“Hal yang dilakukan untuk mencapai target 3 plus minus 1% di tahun 2023 adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (20/2/23).
Lima langkah strategis ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah. Pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa hari besar keagamaan nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0% – 5,0%. Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.
Menurut Airlangga, TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.
Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023.
“Dalam komitmen seluruh pihak, TPIP akan selenggarakan rakornas pengendalian inflasi di Agustus 2023 dengan tema memperkuat sinergi inovasi untuk stabilitas harga pangan menuju ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” beber Airlangga.
Inflasi IHK pada 2022 jauh lebih rendah dari perkiraan. Inflasi IHK pada Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), di bawah prakiraan consensus forecast sebesar 6,5% (yoy) setelah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022.
