PEMERINTAH mulai membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, dengan diskusi yang semakin intensif seiring pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan bahwa pemerintah akan menggunakan formula yang sama seperti tahun sebelumnya untuk menghitung UMP, yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien kontribusi tenaga kerja.
“Berdasarkan proyeksi ekonomi terbaru, diperkirakan bahwa kenaikan UMP untuk tahun 2025 akan berada di kisaran 2,7% hingga 3,8%, dengan rata-rata sekitar 3,1%,” ungkap Josua dikutip dari bisnis, Selasa (22/10). Dia mencatat bahwa kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan upah yang melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana kenaikan UMP pada 2024 rata-rata hanya berkisar antara 2% hingga 4%.
Beberapa daerah tertentu, menurut Josua, berpotensi mengalami kenaikan UMP yang lebih tinggi, tergantung pada faktor lokal seperti inflasi regional dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta diperkirakan mengalami pertumbuhan UMP antara 3,3% hingga 3,7%.
“Wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami kenaikan yang lebih tinggi antara 5,7% hingga 5,9%,” tambahnya. Kenaikan UMP di wilayah ini didorong oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang solid.
Selain itu, Maluku dan Papua juga diprediksi mengalami kenaikan UMP yang signifikan, dengan potensi pertumbuhan mencapai 5,3% hingga 7,8%. Josua menekankan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP termasuk pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, tingkat pengangguran, dan komposisi tenaga kerja formal di setiap daerah.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan terkait UMP. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, menilai perlunya mencari titik tengah agar UMP 2025 menguntungkan kedua belah pihak.
“Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu],” kata Arsjad saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta, pada Kamis (17/10/2024).
Dia menekankan bahwa pengusaha perlu memberikan upah yang layak untuk pekerja, sambil memastikan produktivitas mereka. Arsjad juga mendorong program pelatihan, baik upskilling maupun reskilling, untuk meningkatkan keterampilan pekerja, sehingga konflik terkait UMP dapat diminimalisir. “Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong,” ujarnya, menggambarkan perlunya kerjasama yang lebih baik antara pengusaha dan pekerja.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
