SEKTOR ritel diproyeksi memiliki peluang untuk tumbuh meskipun terjadi penyusutan daya beli kelas menengah. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui fokus hilirisasi industri yang sedang digenjot pemerintah.
Dalam catatan riset Nielsen, antara 2000-2012, sektor ritel mampu tumbuh dengan rata-rata 14% ketika pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas 6%, meskipun proporsi kelas menengah saat itu hanya 25%.
Consumer and Retail Strategist PT Nielsen Company, Yongky Susilo, menjelaskan bahwa hilirisasi adalah salah satu peluang bagi pelaku usaha ritel. “Kita punya peluang dari proyeksi dengan adanya hilirisasi, sekarang di kisaran US$5.000 [per tahun] dan diprediksi akan mencapai US$10.000 pada 2030. Ini adalah sebuah konsumen boom,” ujar Yongky dalam agenda Indonesia Industry Outlook 2025 Conference, Rabu (23/10).
Yongky menekankan bahwa hilirisasi dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pemulihan daya beli jika nilai tambah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya oleh pemilik usaha. Ia mengungkapkan bahwa fokus mendatangkan investasi harus menjadi prioritas. Menurutnya, investor dari China dan Singapura semakin tertarik untuk membuka usaha di Indonesia.
“China nih dahsyat sekali, mau ke sini banyak mau menciptakan pekerjaan. Kalau buka cafe saja, bubble tea, mereka mau buka 1.000 per tahun. Satu outlet saja sudah bisa hire 10.000 pekerja,” jelas Yongky.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tingginya pajak usaha dan rencana kenaikan pajak tahun depan dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha lokal maupun investor asing. Yongky menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. “Saya melihat dua tahun ke depan, pajak nggak boleh ada yang baru, pertahankan saja yang kemarin. Jangan dinaikin, karena itu bisa memperburuk kondisi,” tambahnya.
Selain itu, masalah izin usaha yang panjang serta biaya ekonomi yang tinggi dianggap belum cukup kompetitif. Meskipun pemerintah telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, hasilnya belum sepenuhnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
“Kenapa pemerintah sudah mengeluarkan banyak dana untuk infrastruktur tetapi tidak menciptakan pekerjaan? Kita memang punya OSS (Online Single Submission), tetapi praktiknya sulit untuk memudahkan para pengusaha,” terangnya.
Yongky berharap pemerintah segera menyelesaikan polemik terkait investasi dan mendorong hilirisasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya beli kelas menengah.
“Daya beli yang semakin tinggi dari US$5.000 ke US$10.000 akan meningkatkan kualitas barang yang dijual, sehingga bisa menarik lebih banyak investasi baik dari dalam maupun luar negeri,” tutupnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
