InfoEkonomi.ID – Kondisi utang Indonesia semakin menjadi sorotan publik, dengan pemerintah kini menjelaskan porsi belanja utang dan sumber dana untuk menanganinya. Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono, mengungkapkan bahwa utang Indonesia terus meningkat seiring dengan kapasitas ekonomi dan kebutuhan finansial yang terus bertambah.
Melansir bisnis.com, Edy mencatat bahwa saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara dialokasikan untuk membayar cicilan utang. Meningkatnya nilai utang ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan mendatang, karena belanja untuk cicilan utang juga meningkat. “Keseimbangan primer yang negatif artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru,” kata Edy dalam Seminar Nasional Indef yang bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi pada Kamis (3/10).
Edy menjelaskan bahwa sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif, tetapi untuk pertama kalinya pada 2023, terjadi surplus sebesar Rp92,2 triliun. Hingga Agustus 2024, keseimbangan primer masih menunjukkan surplus sebesar Rp161,8 triliun. Saat ini, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49% dari produk domestik bruto (PDB), terdiri dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman.
Sumber utama dari utang ini, menurut Edy, berasal dari defisit anggaran yang muncul akibat belanja yang lebih besar dari pendapatan. “Ada dua cara untuk memecahkan masalah utang, yaitu menambah penerimaan negara atau mengurangi belanja,” jelasnya. Namun, kedua opsi ini terbilang kompleks untuk dilaksanakan. Menaikkan pajak, misalnya, sering kali mendapatkan penolakan dari masyarakat, terutama di tengah tekanan daya beli yang menurun.
Pemerintah, lanjut Edy, masih berjuang untuk meningkatkan kualitas belanja dan efisiensi, terutama pada kementerian dan lembaga. “Banyak belanja yang bisa dilakukan secara lebih efisien,” tutupnya, menegaskan pentingnya strategi dalam menangani masalah utang negara.
