InfoEkonomi.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang tidak aktif dalam kurun waktu 2019-2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi dan peningkatan kualitas koperasi di tanah air.
Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa pada tahun 2014, terdapat sekitar 209.488 unit koperasi, namun jumlah ini menurun menjadi 130.119 unit pada tahun 2023 akibat pembubaran koperasi yang tidak beroperasi.
Ahmad mengatakan meski menurun dari segi jumlah, permodalan koperasi mengalami peningkatan dari Rp200,66 triliun menjadi Rp254,17 triliun.
Ahmad menambahkan, dari total 82.000 koperasi yang dibubarkan, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan, menunjukkan bahwa koperasi-koperasi tersebut memang sudah tidak beroperasi. Sebelumnya, banyak koperasi yang terdaftar sebagai badan hukum tetapi tidak aktif, dan setelah dilakukan verifikasi, ternyata banyak di antaranya sudah tidak berfungsi.
Sejak dilaksanakan reformasi koperasi, jumlah koperasi aktif menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 127.000 unit koperasi aktif, dan hingga tahun 2023, jumlah tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 130.000 unit.
Kementerian Koperasi dan UKM juga aktif dalam memantau penyelesaian kasus delapan koperasi bermasalah. Setelah menyelesaikan tugas Satgas Koperasi Bermasalah, kementerian membentuk tim baru untuk mendampingi dan memantau proses pembayaran ganti rugi kepada anggota koperasi. Dari total kerugian sebesar Rp26 triliun, hingga saat ini baru Rp3,4 triliun yang berhasil dikembalikan.
Ahmad lebih lanjut mengatakan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rencana tersebut, kontribusi koperasi ditargetkan mencapai 5,5 persen terhadap PDB nasional pada 2024.
“Ini sudah kami lampaui di atas 6,2 persen. Begitu juga apabila dilihat dari sisi pertumbuhan volume usaha, penambahan aset dan jumlah anggota,” ujarnya.
