InfoEkonomi.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah melakukan pencabutan izin ke beberapa bank di Tanah Air yang telah bangkrut sejak awal 2024. Bank tersebut merupakan bank perkreditan rakyat (BPR).
Salah satu yang terbaru adalah PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), yang izin usahanya dicabut pada Selasa (21/5) kemarin. Pencabutan izin ini disebabkan oleh ketidakmampuan direksi dan pemegang saham pengendali dalam melakukan penyehatan.
OJK sebelumnya telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi BPR dan pemegang saham pengendali untuk melakukan upaya penyehatan. Upaya tersebut mencakup penyelesaian permasalahan terkait batas maksimum pemberian kredit, permodalan, dan likuiditas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023.
Selain BPR Bank Jepara Artha, ada 10 bank lainnya yang juga mengalami pencabutan izin usaha. Pasca kebangkrutan bank-bank tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengambil alih fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Melansir informasi dari CNN Indonesia, berikut daftar terbaru bank yang izinnya dicabut sejak awal 2024:
1. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
Pencabutan izin dilakukan pada 4 Januari berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma.
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
Izin dicabut pada 26 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda).
3. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
Pencabutan izin pada 5 Februari berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia.
4. PT BPR Bank Pasar Bhakti
Pencabutan izin pada 16 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.03/2024tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Pasar Bhakti.
5. PT Perumda BPR Bank Purworejo
Pencabutan izin pada 20 Februari berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.
6. PT BPR EDCCash
Pencabutan izin pada 27 Februari berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat EDCCASH.
7. PT BPR Aceh Utara
Pencabutan izin pada 4 Maret berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara.
8. PT BPR Sembilan Mutiara
Pencabutan izin pada 2 April berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara.
9. BPR Bali Artha Anugrah
Pencabutan izin pada 2 April berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah.
10. BPRS Saka Dana Mulia
OJK mencabut izin usaha BPRS Saka Dana Mulia yang terletak di Kudus, Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-36/D.03/2024.
11. BPR Bank Jepara Artha
Pencabutan izin usaha BPR Bank Jepara Artha tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
