Bea Cukai Malang bersama Pemerintah Kabupaten Malang mengungkap hasil penindakan barang kena cukai (BKC) ilegal berupa hasil tembakau melalui kegiatan konferensi pers barang yang menjadi milik negara (BMMN) yang berlangsung di éL Hotel Malang, Karangploso, Kabupaten Malang, pada Selasa (10/11). Kegiatan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan sekaligus komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Barang hasil penindakan yang dipublikasikan merupakan akumulasi penindakan Bea Cukai Malang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang dan aparat penegak hukum (APH) selama periode Juni hingga September 2026. Berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-304/MK/KN.4/2026 dan S-305/MK/KN.4/2026, keduanya tertanggal 20 Oktober 2026, total barang yang ditetapkan sebagai BMMN mencapai 3.278.852 batang rokok ilegal.
Dari jumlah tersebut, keseluruhan nilai barang diperkirakan mencapai Rp4.911.093.620,00 dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp2.471.222.632,00. Angka tersebut menunjukkan besarnya dampak peredaran BKC ilegal terhadap penerimaan negara sekaligus pentingnya pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan.
Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menyampaikan bahwa capaian penindakan tersebut merupakan hasil nyata dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengamankan hak-hak negara serta melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal.
“Penindakan ini bukan semata-mata tentang mengamankan barang ilegal, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Malang, aparat penegak hukum, masyarakat, serta rekan-rekan media. Pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan dan kepedulian bersama agar peredarannya dapat terus ditekan,” ujar Johan Pandores.
Penyelenggaraan kegiatan bersama Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satpol PP tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan upaya penegakan hukum yang didukung melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026. Dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan dan pemberantasan peredaran BKC ilegal di wilayahnya.
Keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama antara Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II, Bea Cukai Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, serta aparat penegak hukum lainnya. Dukungan masyarakat dan media juga memiliki peran penting, khususnya dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran mengenai ketentuan di bidang cukai.
Johan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memproduksi, memperjualbelikan, ataupun mengonsumsi rokok ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran BKC ilegal di lingkungan sekitarnya.
“Bagi masyarakat yang berminat menjalankan usaha di bidang industri hasil tembakau, Bea Cukai telah menyediakan layanan konsultasi dan informasi mengenai tata cara perizinan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa dipungut biaya,” ujarnya.
Melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, Bea Cukai Malang berkomitmen untuk terus menggempur peredaran rokok ilegal demi melindungi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta mewujudkan industri hasil tembakau yang tertib dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
































