Pengembangan usaha peternakan di Papua Selatan terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan protein hewani. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan sarana produksi, peningkatan kapasitas peternak, serta pendampingan kelompok agar usaha peternakan dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Balai Veteriner Jayapura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), bekerja sama dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, menggelar kegiatan pembekalan manajemen pemeliharaan ternak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Rumah Aspirasi Sulaeman Hamzah ini diikuti 15 kelompok peternak penerima Bantuan Pemerintah (Banpem) Tahun 2026 dari Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.
Kepala Balai Veteriner Jayapura, Tri Juwianto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi IV DPR RI dalam mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor peternakan di Papua Selatan. Ia menjelaskan, dari total alokasi 17 kelompok sasaran pada Tahun Anggaran 2026, sebanyak 15 kelompok telah berhasil direalisasikan.
“Sebanyak 15 kelompok peternak telah menerima bantuan pemerintah, terdiri atas 14 kelompok di Kabupaten Merauke dan satu kelompok di Kabupaten Boven Digoel,” jelas Tri Juwianto.
Untuk mendukung pengembangan usaha kelompok penerima manfaat, pemerintah tidak hanya memberikan pembekalan mengenai pengelolaan usaha, tetapi juga menyediakan sarana produksi berupa kandang, suplai pakan, serta 600 ekor ternak yang diserahkan secara simbolis. Bantuan tersebut diharapkan menjadi modal awal bagi peternak untuk mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong peternak memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka. Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, mengatakan pengembangan usaha peternakan di Papua Selatan perlu dioptimalkan, terutama untuk menangkap peluang dari program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat menjadi pasar bagi produk peternak lokal, khususnya telur ayam.
“Produk telur yang dihasilkan para peternak lokal akan diserap sebagai bahan baku kebutuhan MBG di sekolah-sekolah. Namun, produksi yang melimpah harus diimbangi dengan manajemen pemasaran yang teratur agar telur tidak menumpuk dan bisa habis terjual,” ujar Sulaeman.
Selain memastikan hasil produksi terserap pasar, Sulaeman juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap peternak lokal. Menurutnya, pasokan telur dari luar daerah perlu dikendalikan, terutama ketika produksi peternak di Merauke sedang melimpah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi peternak setempat dalam memasarkan hasil produksinya.
Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, menyambut baik dukungan pemerintah dalam memperkuat kelompok peternak di wilayahnya. Ia berharap bantuan yang diberikan disertai pendampingan berkelanjutan agar para penerima manfaat mampu mengelola usaha dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.
Fauzun juga menyoroti tingginya harga pakan yang masih menjadi tantangan bagi peternak. Karena itu, ketersediaan pakan dengan harga terjangkau perlu mendapat perhatian agar biaya produksi dapat dikendalikan. Selain itu, pendataan dan komunikasi dengan kelompok penerima bantuan harus dilakukan secara transparan, termasuk memastikan keterlibatan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) binaan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kekompakan dan tata kelola kelompok menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha. “Transparansi keuangan, pengelolaan modal yang baik, serta pembagian tanggung jawab antaranggota perlu diperkuat agar bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal,” harapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino, menyampaikan perlunya pembatasan pemasukan telur dari luar wilayah Papua Selatan. Usulan tersebut disampaikan kepada pihak karantina agar pengaturan pasokan dapat mempertimbangkan ketersediaan telur serta kemampuan produksi peternak lokal.
Menanggapi usulan tersebut, perwakilan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) menyatakan komitmennya untuk mendukung pembatasan pemasukan telur ke Papua Selatan. Langkah ini diharapkan dapat melindungi hasil produksi peternak lokal sekaligus menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan telur di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, Martha Bayu Wahyuni Wijaya selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendampingi kelompok penerima manfaat. Pendampingan ini dilakukan agar program Bantuan Pemerintah Ayam Merah Putih dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi peternak.
Melalui dukungan sarana produksi, peningkatan kapasitas, penguatan pemasaran, serta pendampingan berkelanjutan, Kementan berharap usaha peternakan di Papua Selatan semakin berkembang. Selain meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, upaya ini juga diharapkan memperkuat pasokan telur dan protein hewani sekaligus membuka peluang bagi peternak lokal untuk berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan bergizi melalui program MBG.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
