Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Ternate gelar forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk mengidentifikasi hambatan ekspor dan merumuskan langkah peningkatan kinerja perdagangan luar negeri. Kedua kegiatan tersebut membahas potensi dan tantangan ekspor produk kayu di Jawa Tengah serta komoditas perikanan di Maluku Utara.
Bea Cukai Tanjung Emas menggelar focus group discussion (FGD) bertema “Sinergi Layanan Lintas Sektor untuk Optimalisasi Ekspor Produk Kayu” pada Selasa (27/10) di Kantor Bea Cukai Tanjung Emas. Forum ini melibatkan instansi pemerintah, penyedia jasa logistik, asosiasi, dan eksportir kayu untuk membahas berbagai kendala dalam proses ekspor, mulai dari tahap produksi hingga pengiriman barang.
Sejumlah pihak yang hadir antara lain Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Tengah, PT Pelindo Regional III Cabang Tanjung Emas, PT Multi Terminal Indonesia (MTI), Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Semarang, serta Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Jawa Tengah. Puluhan eksportir kayu dari berbagai wilayah di Jawa Tengah juga mengikuti diskusi tersebut.
Dalam pembahasan, peserta mengidentifikasi sejumlah persoalan yang memengaruhi kelancaran ekspor produk kayu dan olahannya. Isu yang mengemuka meliputi fluktuasi harga patokan ekspor (HPE), penetapan bea keluar, kepastian waktu pemeriksaan barang di depo, hingga penyelesaian dokumen ekspor. Selain aspek kepabeanan, kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan dan karantina serta kesiapan fasilitas logistik pelabuhan turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Bea Cukai Ternate menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Mendorong Ekspor Perikanan Maluku Utara” pada Kamis (22/10) di Kantor Bea Cukai Ternate. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan instansi teknis untuk membahas tantangan sekaligus mencari peluang peningkatan ekspor perikanan di wilayah Maluku Utara.
Urgensi pembahasan tersebut terlihat dari data ekspor perikanan Maluku Utara hingga September 2026. Nilai ekspor tercatat sebesar USD721,8 ribu, turun 84,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD4,7 juta. Kondisi ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan menyusun langkah perbaikan.
Dalam forum tersebut, peserta menyoroti keberadaan rumpon ilegal di perairan Maluku Utara, keterbatasan akses logistik, serta belum optimalnya ketersediaan dan akses pelabuhan yang mendukung penggunaan kontainer berukuran 40 kaki. Peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan juga dinilai perlu mendapat perhatian agar potensi komoditas daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Netty Hartawati, menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam kedua forum tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi persoalan ekspor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurutnya, kelancaran ekspor membutuhkan keterpaduan layanan kepabeanan, ketentuan teknis komoditas, kesiapan logistik, serta dukungan pelaku usaha.
“Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendorong kelancaran ekspor. Melalui komunikasi dan koordinasi yang terbuka, berbagai kendala di lapangan dapat diidentifikasi bersama sehingga para pemangku kepentingan dapat merumuskan langkah perbaikan yang tepat,” pungkas Netty.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
