Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai, sebuah lembaga dipandang “gelap” ketika informasi tidak dibuka secara memadai kepada publik. Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat keterbukaan informasi. Sepanjang 2026 hingga awal November, waktu tanggap dalam melayani permohonan informasi rata-rata 1,48 hari kerja. Waktu tanggap ini jauh lebih cepat dari batas 10 hari kerja yang diatur undang-undang.
Hal itu disampaikan Sarmuji dalam pemaparannya pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
“Pertama, kami memandang penting keterbukaan informasi di Kemenperin dan berharap feedback yang memadai untuk menyempurnakan layanan di Kemenperin. Kedua, informasi merupakan hal yang sangat krusial. Bagi saya tidak ada gelap, yang ada ketiadaan cahaya. Kenapa kita dipandang gelap? Karena cahaya informasi tidak diberikan secara memadai, terbuka, dan transparan,” ujar Sarmuji.
Menurut Sarmuji, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan adalah fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Strategi PITI
Untuk itu, Kemenperin menjalankan strategi PITI, yaitu Proaktif, Inklusif, Transparan, dan Inovatif:
· Proaktif: Kemenperin tidak hanya menunggu permohonan, tetapi aktif menyebarkan kebijakan, program, dan anggaran. Penyebarannya lewat situs web, media sosial, WhatsApp, layanan UPP on Location, dan asistensi daring. Respons cepat juga dioptimalkan untuk informasi krusial, seperti penanganan aduan penipuan dan gangguan sistem.
· Inklusif: Kemenperin memastikan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat. Fasilitas untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas antara lain kursi roda, jalur khusus, dan petugas yang terlatih bahasa isyarat. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga tersedia di berbagai kanal.
· Transparan: akses dibuka seluas-luasnya untuk informasi kebijakan, laporan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa. Daftar produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga bisa diakses melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
· Inovatif: SIINas kini memuat 241 jenis layanan yang terintegrasi dengan OSS dan INSW. Hari Pelayanan Publik Tematik ditambah menjadi dua kali seminggu. Kemenperin juga menyediakan Kalkulator TKDN agar pelaku usaha bisa menyimulasikan perhitungan TKDN secara transparan.
Kinerja Meningkat
Seiring bimbingan teknis PPID dan pelatihan bahasa isyarat bagi ratusan pegawai, nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi KIP Kemenperin naik dari 63,15 pada 2025 menjadi 97 pada 2026.
Kemenperin kini didukung 104 PPID Pelaksana di berbagai unit kerja dan ratusan kanal media sosial resmi. Masukan masyarakat dihimpun lewat ruang dialog terbuka, forum konsultasi publik, SP4N-LAPOR!, dan Helpdesk SIINas.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar menyampaikan data sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan masyarakat dapat mengakses dengan mudah, memahami dengan baik, serta memanfaatkannya untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan industri nasional yang lebih baik,” pungkas Sarmuji.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
