Bank Nagari terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital sektor keuangan. Kali ini, Bank Nagari menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran retribusi wisata selancar.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sistem pembayaran retribusi selancar secara host to host antara Bank Nagari dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Penandatanganan berlangsung di Selasar Kedatangan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatera Barat, Rabu (14/10/2026), dan dihadiri Direktur Operasional Bank Nagari Zilfa Efrizon, Kepala Bank Nagari Cabang Mentawai David, serta jajaran terkait.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi pengelolaan retribusi pariwisata sekaligus memperluas pemanfaatan layanan perbankan digital di Kepulauan Mentawai.
Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, menjelaskan bahwa digitalisasi retribusi selancar diperlukan untuk memperbaiki sistem pembayaran yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.
Melalui kerja sama dengan Bank Nagari, Pemkab Mentawai berupaya menghadirkan sistem pemungutan retribusi yang lebih praktis, transparan, dan akuntabel.
“Kami coba mengubah pola pembayaran retribusi selancar secara digital dengan menggandeng Bank Nagari. Jadi, untuk memaksimalkan penerimaan retribusi, kami mengajak Bank Nagari,” ujar Rinto.
Menurutnya, sistem pembayaran manual memiliki sejumlah tantangan, termasuk terkait transparansi dan kepastian penyetoran dana retribusi ke kas daerah.
Karena itu, penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan virtual account diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Rinto mengungkapkan, penerimaan retribusi selancar pada 2024 tercatat sekitar Rp9 miliar. Sementara itu, penerimaan pada 2026 dilaporkan mencapai Rp13,4 miliar.
Peningkatan penerimaan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah terus memperkuat tata kelola retribusi pariwisata melalui sistem digital.
Rinto berharap optimalisasi PAD dapat memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk di sektor pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.
Direktur Operasional Bank Nagari, Zilfa Efrizon, menegaskan bahwa kerja sama dengan Pemkab Kepulauan Mentawai tidak hanya berorientasi pada perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi nontunai.
Menurutnya, penerapan sistem elektronik atau e-retribusi selancar merupakan langkah untuk membangun ekosistem transaksi pariwisata yang lebih modern dan terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, pencatatan transaksi diharapkan menjadi lebih akurat, proses pembayaran lebih mudah, serta pengelolaan penerimaan daerah semakin transparan.
Digitalisasi juga diharapkan mendukung ketersediaan data pengunjung yang lebih baik sebagai salah satu dasar pengelolaan sektor pariwisata.
“Kami ingin kehadiran Bank Nagari tidak hanya terlihat pada kantor-kantor cabang dan layanan perbankan, tetapi benar-benar hadir di tengah aktivitas ekonomi masyarakat—di pasar, UMKM, pusat perdagangan, layanan pemerintah, hingga destinasi pariwisata,” ujar Zilfa.
Ia menegaskan, Bank Nagari berkomitmen memperluas peran layanan perbankan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan kebutuhan transaksi pemerintah daerah.
Bank Nagari menilai potensi digitalisasi transaksi di Kepulauan Mentawai masih dapat dikembangkan lebih luas, terutama seiring dengan aktivitas wisata selancar yang menjadi salah satu daya tarik daerah tersebut.
Ke depan, pemanfaatan pembayaran digital diharapkan tidak terbatas pada retribusi selancar, tetapi juga dapat menjangkau berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata.
Sektor yang berpotensi memanfaatkan layanan tersebut antara lain transportasi wisata, kuliner, penginapan, penyewaan perlengkapan selancar, hingga pembelian produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perluasan penggunaan QRIS dan layanan pembayaran nontunai diharapkan dapat mempermudah transaksi wisatawan sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Bagi pelaku UMKM, transaksi digital juga dapat membantu pencatatan pembayaran dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan uang tunai.
Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya mendukung pengelolaan penerimaan pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mendukung kebutuhan layanan keuangan masyarakat Kepulauan Mentawai, Bank Nagari memiliki jaringan pelayanan melalui Kantor Cabang Mentawai di Tuapejat serta kantor cabang pembantu di Siberut, Sikakap, dan Sikabaluan.
Keberadaan jaringan tersebut menjadi salah satu dukungan Bank Nagari dalam menyediakan akses layanan perbankan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah kepulauan.
Bank Nagari juga terus mendorong pemanfaatan teknologi pembayaran digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Zilfa berharap penerapan e-retribusi selancar dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya dikembangkan untuk pengelolaan penerimaan di destinasi wisata lainnya di Kepulauan Mentawai.
Kerja sama antara Bank Nagari dan Pemkab Kepulauan Mentawai mencerminkan upaya penguatan kolaborasi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola penerimaan.
Melalui integrasi sistem pembayaran, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh data transaksi yang lebih tertib dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi.
Sementara itu, masyarakat dan wisatawan berpotensi memperoleh kemudahan pembayaran melalui kanal digital yang tersedia.
Bank Nagari berharap kolaborasi ini dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata Kepulauan Mentawai sekaligus memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital di berbagai sektor ekonomi.
Dengan penguatan sistem pembayaran nontunai, Bank Nagari dan Pemkab Kepulauan Mentawai berupaya membangun pengelolaan pariwisata yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News
