Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melaksanakan agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) di PT PAL Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional, khususnya pada sektor maritim. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan berbagai program prioritas sekaligus menghimpun masukan dari industri sebagai dasar penyusunan kebijakan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Dalam kunjungan tersebut, KKIP meninjau perkembangan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan PT PAL, di antaranya pembangunan Kapal Selam, penguasaan teknologi Unmanned Surface Vehicle (USV), serta program unggulan nasional seperti Frigate Merah Putih (FMP) dan Kapal Selam Otonom (KSOT). Program-program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat penguasaan teknologi, meningkatkan kapabilitas industri galangan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi pertahanan dari luar negeri.
Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa bersama Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Briljan Gazalba beserta jajaran manajemen menyambut kehadiran Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto, S.H., M.A.P., Koordinator Staf Ahli KKIP Laksda TNI (Purn) Dr. Mulyadi, S.Pi., M.A.P., IPU., ASEAN Eng., Ketua Bidang Alih Teknologi dan Offset Dr. Ir. Yono Reksoprodjo, DIC, beserta tim.
Dalam sambutannya, Diana Rosa menegaskan bahwa keberhasilan transformasi industri pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kapabilitas internal perusahaan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan perspektif strategis dari para pemangku kepentingan. “Dalam menjalankan keberlangsungan perusahaan, PT PAL terus membutuhkan insight dan perspektif dari berbagai pihak, termasuk KKIP. Harapannya, hasil monitoring dan evaluasi hari ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan KKIP ke depan, sehingga mampu memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Perencanaan KKIP Laksda TNI (Purn) Darwanto menjelaskan kegiatan ini bukan sekadar mengevaluasi capaian program, tetapi juga memastikan pembangunan industri pertahanan berjalan sesuai arah kebijakan nasional serta mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi industri.“Melalui monitoring dan evaluasi ini kami ingin melihat sejauh mana pembangunan dan kemajuan industri pertahanan nasional telah berlangsung, sekaligus memastikan seluruh prosesnya sejalan dengan upaya membangun kemandirian industri pertahanan Indonesia,” ungkap Darwanto.
Ia menambahkan, semangat membangun kemandirian industri pertahanan perlu terus didukung, diantaranya melalui penguatan kemampuan industri nasional, penguasaan teknologi, riset, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bagi KKIP, PT PAL memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kemandirian industri pertahanan maritim nasional. Sehingga diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan teknologi maritim pertahanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan KKIP guna memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional, termasuk mendorong percepatan alih teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga riset, dan pengguna. Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkokoh langkah PT PAL dalam mewujudkan industri pertahanan maritim yang mandiri, berdaya saing, dan berbasis penguasaan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya kedaulatan pertahanan Indonesia di masa depan.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
