Pembangunan infrastruktur pasca panen menjadi salah satu solusi permanen dalam memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Adanya infrastruktur ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika distribusi pangan dengan memberikan jaminan ketersediaan stok dan pasokan pangan secara kontinu yang berdampak pada stabilitas harga.
“Kita lakukan, bangun gudang di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai. Total anggarannya kurang lebih Rp5 triliun dan titik-titik pembangunannya sudah disiapkan di berbagai daerah sentra produksi pangan nasional,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (8/6/2026).
“Ini solusi permanen. Jadi tidak ada lagi alasan harga naik. Kita ingin membangun sistem yang kuat sehingga pangan selalu tersedia, distribusi berjalan baik, dan masyarakat mendapatkan harga yang wajar. Kalau sistem ini berjalan dengan baik, inilah masa keemasan pangan Indonesia,” tambah Kepala Bapanas Amran.
Amran menjelaskan gudang-gudang yang dibangun nantinya akan menjadi simpul utama dalam ekosistem pangan nasional yang terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Perum Bulog, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Inilah nanti yang menyuplai Koperasi Desa Merah Putih. Gudang menjadi induknya, kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi penggeraknya di lapangan, sementara Program Makan Bergizi Gratis menjadi off taker yang menyerap hasil produksi petani. Jadi ini satu kesatuan ekosistem pangan nasional yang saling terhubung,” jelas Kepala Bapanas Amran.
Urgensi pembangunan IPP menjadi relevan dengan semakin kuatnya stok beras nasional yang dikelola oleh Perum Bulog. Hingga saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sudah mencapai 5,3 juta ton. Dengan volume stok yang sangat kuat hingga melampaui kapasitas gudang Bulog secara nasional sekitar 3 juta ton, skema gudang filial pun diterapkan guna memastikan stok beras di Bulog tetap terjaga dengan baik dan dapat segera didistribusikan untuk stabilisasi pangan.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengungkapkan sejumlah tantangan ketahanan pangan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian bersama, seperti disparitas kondisi pangan antarwilayah, khususnya di kawasan timur Indonesia dan daerah kepulauan, tingginya biaya logistik, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta perlunya penguatan sistem distribusi pangan yang lebih merata dan efisien.
Karena itu, senator dari dapil Sumatera Utara ini menilai, percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur pasca panen, percepatan swasembada pangan yang dulu ditarget tiga tahun ternyata bisa diselesaikan dalam satu tahun.” ujar Badikenita.
Adapun pembangunan IPP sendiri merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional di mana pemerintah menugaskan Bulog untuk membangun IPP di seluruh daerah. Tujuannya, selain memperbesar kapasitas penyimpanan, infrastruktur tersebut akan mendukung penyerapan hasil panen petani, menjaga mutu komoditas, mengurangi kehilangan hasil (losses), memperpanjang masa simpan, hingga memperkuat distribusi pangan nasional.
Secara keseluruhan, pemerintah akan membangun 100 unit IPP yang terdiri atas gudang pangan, dryer (pengering), Rice Milling Unit (RMU), silo gabah, silo jagung, hingga fasilitas pengolahan beras modern (rice to rice). Infrastruktur tersebut akan tersebar di berbagai sentra produksi pangan nasional di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
