Sebagian besar kebutuhan komoditas pangan pokok strategis dipenuhi dari dalam negeri menunjukkan bahwa swasembada pangan tercapai. Merujuk pada standar dan konsensus Food and Agriculture Organization (FAO), yang menegaskan bahwa suatu negara dapat dikategorikan swasembada apabila mayoritas kebutuhan pangannya dipenuhi dari produksi domestik.
“Dari 11 komoditas pangan strategis, 8 di antaranya sudah swasembada. Yang belum adalah 3 komoditas, yaitu bawang putih, kedelai, dan daging, dengan jumlah sekitar 3,5 juta ton. Kalau ditotal secara keseluruhan, porsi impor kita hanya 5 persen. Sedangkan menurut konsensus FAO, batas maksimal impor 10 persen itu sudah termasuk dalam kategori swasembada,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan dan stok pangan pokok strategis aman dan cukup. Dengan kebijakan peningkatan produksi yang menopang ketersediaan pangan nasional, penyerapan hasil produksi petani dan peternak terus didorong untuk menjaga stok dan memastikan bahwa hal tersebut membawa manfaat ekonomi yang lebih luas melalui distribusi pangan yang merata dan terjangkau.
Amran menekankan bahwa peningkatan produksi domestik harus dibarengi dengan tata kelola distribusi pangan yang kuat sehingga mampu menjaga stabilitas harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“Sebenarnya ini persoalan distribusi, komunikasi dengan pihak produsen. Karena minyak goreng melimpah, ayam melimpah, pangan melimpah,” jelasnya.
Sebagai wujud konkret penguatan sektor hilir, Bapanas bersama BUMN Pangan dan pemerintah daerah terus berkolaborasi untuk mengoptimalkan penyerapan produk petani dan peternak. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran offtaker dengan mengintegrasikan dua instrumen utama pemerintah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) serta perluasan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.
Guna mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat penyerapan produksi peternak mandiri, Bapanas telah mengusulkan peningkatan frekuensi konsumsi telur dan ayam pada program gizi pemerintah.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BGN agar konsumsi telur dan ayamnya bisa dinaikkan. Dari yang awalnya 1 kali per minggu, kalau bisa ditingkatkan menjadi 3 kali per minggu,” terang Amran.
Adapun skema penyerapan telur dan daging ayam ras melalui program MBG telah mulai diimplementasikan dan akan terus diperluas ke berbagai wilayah sentra produksi di Jawa Timur, dan secara gradual ke berbagai daerah lainnya. Selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak rakyat, menjaga keseimbangan pasokan, serta memperkuat stabilitas harga komoditas peternakan di tingkat produsen maupun konsumen.
Untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan secara berkelanjutan, Kepala Bapanas Amran juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan intervensi pasar melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah secara lebih masif.
“Kami juga mohon kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, mari kita aktifkan pasar murah beras, ayam, dan telur di wilayah masing-masing,” pungkas Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman.
Tingkatkan exposure dan reputasi brand/perusahaan lewat publikasi media nasional
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
