Potensi besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral semakin mendapat sorotan Pemerintah. Peluang kerja formal dan prospek penghasilan yang lebih tinggi berpotensi membuka jalan bagi ribuan tenaga kerja ke luar negeri, namun keberhasilan itu bergantung pada adanya perlindungan dan program peningkatan keterampilan yang memadai.
Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam Rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri P2MI Mukhtarudin di kantor Kementerian P2MI Jakarta, Rabu (8/10).
Melalui kerja sama ini, kedua Kementerian berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kompetensi, pelatihan vokasi, dan pelindungan pekerja migran di sektor energi dan sumber daya mineral. Nota Kesepahaman ini juga mencakup pertukaran data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta diseminasi informasi terkait penempatan dan peluang kerja di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia di sektor energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak Presiden kepada Kementerian P2MI untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja migran Indonesia.
“Kementerian P2MI ini adalah Kementerian perjuangan yang membuka jalan untuk putra-putri bangsa dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dengan skill yang mumpuni, yang tidak kalah saing dengan pekerja lainnya,” ungkap Bahlil.
Ia menyambut baik atas inisiatif yang digagas oleh Kementerian P2MI, karena dengan nota kesepahaman tersebut, menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
“Lapangan pekerjaan ini tidak hanya domestik, tapi juga kita harus mampu mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan skill yang cukup, kalau skillnya cukup, pasti dihargai pendapatannya itu bagus dan posisinya pun bagus,” jelasnya.
Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM memberikan dukungan penuh terhadap Kementerian P2MI dengan menyediakan fasilitas untuk pelatihan-pelatihan para pekerja migran di sektor ESDM.
“Kita punya balai-balai latihan di sektor pertambangan dan oil and gas silahkan dipakai, fasilitasnya dipakai. Tujuannya apa? Meningkatkan skill dari calon tenaga kerja kita yang nanti kita kirim ke luar,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan bahwa kerja sama yang ditandatangani merupakan sinergitas antar Kementerian yang mempunyai lembaga-lembaga vokasi.”Kementerian ESDM memiliki tujuh vokasi, yaitu lima dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, Geominerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE, Aparatur, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dan dua Politeknik,” ujarnya.
Nota Kesepahaman yang berlaku selama lima tahun ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara pejabat tinggi madya dari masing-masing pihak paling lambat enam bulan setelah penandatanganan. Setiap biaya pelaksanaan dibebankan sesuai tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kementerian ESDM dan Kementerian P2MI sedang melanjutkan proses Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk konteks pelatihan yang akan dilaksanakan. Melalui kerja sama ini, Pemerintah berharap pekerja migran Indonesia di sektor energi dapat mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan, memperoleh perlindungan maksimal, serta berkontribusi dalam mendorong pembangunan dan kemandirian energi nasional.
Selain dengan Kementerian ESDM, pada kesempatan yang sama, Kementerian P2MI juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian yang dilakukan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
