Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus memperluas penyaluran kredit, khususnya pada sektor industri padat karya, guna mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan pihaknya telah menyalurkan kredit dengan fokus utama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah strategis ini diperkuat dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI.
“Saat ini kami telah menyalurkan kredit yang memiliki fokus utama pada sektor UMKM,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Rabu (27/8).
Perjanjian kerja sama itu menjadikan bank milik pemerintah daerah di Bali tersebut sebagai salah satu bank penyalur skema subsidi bunga untuk industri padat karya, bersama 11 lembaga jasa keuangan lainnya.
Meski jumlah industri padat karya di Bali relatif terbatas, Sudharma tetap optimistis skema pembiayaan ini mampu meningkatkan efisiensi usaha sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Keyakinan itu sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi Bali yang pada triwulan II-2025 tercatat mencapai 5,9 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional.
Hingga saat ini, pihaknya memiliki rasio komposisi kredit UMKM di atas 50 persen sejalan dengan arah pembangunan di Pulau Dewata yaitu Ekonomi Kerthi Bali yang menempatkan UMKM, industri, ekonomi kreatif, hingga pariwisata sebagai pilar utama.
Pertumbuhan kredit Bank BPD Bali pun tercatat positif, yakni di atas 9 persen hingga Juni 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di level 7,03 persen.
Sudharma menambahkan pihaknya juga sudah menyusun rencana korporasi jangka menengah periode 2026-2030 dengan optimalisasi sektor UMKM dan industri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin RI, Tri Supondy, menjelaskan bahwa program KIPK ditujukan untuk mendukung sejumlah sektor industri, antara lain makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan produk kulit, alas kaki, mainan anak, serta furnitur.
Ia mengharapkan bank BUMD itu dapat melaksanakan program tersebut dan penyaluran sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami sangat terbuka tentunya ke depan untuk melakukan koordinasi perbaikan demi kelancaran dari program kredit industri padat karya,” ucapnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
