Menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai strategi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II tahun 2025. Langkah-langkah strategis ini diarahkan pada penguatan konsumsi dan investasi, serta optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah tengah berfokus pada percepatan implementasi sejumlah program unggulan. Beberapa di antaranya termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan tiga juta rumah untuk mendukung solusi perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan membuka lapangan kerja baru.
“Melihat berbagai tantangan perekonomian ke depan, kita perlu menyiapkan berbagai program yang dapat mendorong agar perekonomian Indonesia bisa berkembang di semester kedua dengan pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2025, dikutip di Jakarta, Senin (28/7).
Pemerintah meyakini bahwa dengan penguatan peran belanja pemerintah dan investasi strategis, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dapat tercapai. Strategi ini dinilai penting untuk memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat mengundang lebih banyak investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam pelaksanaan program yang membutuhkan rekrutmen tenaga kerja baru, seperti MBG, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, khususnya Desil-1 dan Desil-2.
“Dalam pelaksanaan program-program yang memerlukan rekrutmen tenaga kerja baru, termasuk di MBG, akan diprioritaskan untuk masyarakat Desil-1 dan Desil-2,” ujar Airlangga.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, sinergi antara kebijakan berbasis APBN dan non-APBN menjadi hal krusial. Airlangga mendorong percepatan realisasi belanja pada kementerian/lembaga yang memiliki alokasi anggaran besar, guna mendorong penyerapan APBN secara maksimal.
Sementara di sektor investasi, pemerintah menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dan keterbukaan informasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Hal ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan sejumlah program pembiayaan, seperti Kredit Investasi Padat Karya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat sekaligus menyerap tenaga kerja dari sektor informal dan konstruksi.
Selanjutnya, di sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan skema stimulus yang komprehensif guna menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025-2026.
Stimulus tersebut mencakup penyediaan gelaran nasional dan bundling paket wisata, pemberian insentif PPN DTP untuk tiket pesawat, serta diskon tarif pada moda transportasi darat dan laut seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan jalan tol.
“Pemerintah akan mendorong ada event baru lagi untuk diskon. Nah kalau ke depan, ya kita persiapkan lagi untuk natal dan tahun baru di akhir tahun,” ujar Airlangga pula.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
