PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menunjukkan performa gemilang dengan mencatat pertumbuhan aset secara konsisten di atas Rp30 triliun selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024. Kinerja positif ini menjadi bukti ketangguhan BPD Bali dalam menghadapi tantangan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengungkapkan bahwa bank milik pemerintah daerah ini berhasil bertahan dan terus tumbuh di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“Kami menjadi salah satu perusahaan yang tetap survive dan tumbuh pada tahun yang penuh tantangan tersebut,” kata Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Sabtu (5/7).
Pada 2022, ketika ekonomi nasional mulai memasuki masa pemulihan, total aset BPD Bali mencapai Rp31,9 triliun, tumbuh sebesar 11,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun berikutnya, 2023, aset kembali meningkat menjadi Rp34,31 triliun, disertai pertumbuhan laba bersih sebesar Rp738 miliar, naik 22,32 persen dari 2022.
Pertumbuhan berlanjut pada 2024, di mana total aset BPD Bali menyentuh angka Rp38,31 triliun, meningkat 11,66 persen secara tahunan. Capaian ini didukung oleh kenaikan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp32,17 triliun, serta penyaluran kredit sebesar Rp22,83 triliun, di mana 51,20 persen di antaranya disalurkan ke sektor UMKM, yakni senilai Rp11,68 triliun.
Selain pertumbuhan aset, laba bersih BPD Bali pada 2024 juga mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp878,47 miliar, tumbuh 19 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp738,23 miliar. Pertumbuhan ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 5,78 persen dari Rp2,24 triliun menjadi Rp2,37 triliun, fee-based income sebesar Rp129,43 miliar, naik 13,94 persen, dan pendapatan lainnya sebesar Rp96,53 miliar, meningkat 36,48 persen.
Berkat kinerja impresif ini, BPD Bali meraih penghargaan Bisnis Indonesia Awards 2025 untuk kategori bank dengan aset di atas Rp30 triliun. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global serta kondisi perekonomian nasional yang menantang.
Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B Sukamdani, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang mencakup kinerja finansial, tata kelola perusahaan, inovasi, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Adapun dewan juri ajang itu yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2017-2022 Wimboh Santoso, Wakil Menteri Keuangan 2014-2019 Mardiasmo, Menteri Komunikasi dan Informatika 2014-2019 Rudiantara, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK Periode 2008-2009 Raden Pardede dan Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
