Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan perbaikan, meski mencatat defisit sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2025.
“Postur dari APBN kita sampai dengan akhir Maret (2025) itu sekarang sudah dalam situasi membaik,” ungkapnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani memaparkan bahwa belanja negara telah mencapai Rp620,3 triliun, atau 17,1 persen dari total alokasi APBN 2025.
Rincian belanja negara mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun (15,3 persen) dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp207,1 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara pada triwulan pertama 2025 tercatat Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp400,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp115,9 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kontraksi pada penerimaan pajak yang sempat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor teknis, termasuk implementasi sistem Coretax, penerapan tarif efektif rata-rata (TER), serta restitusi pajak dari sejumlah wajib pajak besar.
“Kemarin headline seolah-olah mengatakan, ‘Oh penerimaan pajak mengalami kontraksi dan lain-lain’. Kenapa kemarin kami menunda melakukan press conference? Karena memang datanya masih sangat likuid, masih dinamis. Karena adanya coretax, penerapan tarif efektif rata-rata (TER), dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one-off,” bebernya.
“Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada Maret (2025), penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Tadinya growth minus 13 di Januari, Februari minus 4, ini sekarang sudah positif 9,1 (persen year on year). Turning around itu kelihatan sudah mulai baik,” sambung Sri Mulyani.
Ia menegaskan bahwa penerimaan pajak tetap berada di jalur yang tepat (on track) dan mengkritisi pemberitaan yang menyebut pengelolaan APBN tidak berkelanjutan.
Hingga 31 Maret 2025, penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau 14,7 persen dari target tahunan sebesar Rp2.189,3 triliun. Sri Mulyani juga menekankan bahwa seluruh program Presiden Prabowo Subianto telah disusun dalam kerangka APBN yang prudent dan berkelanjutan.
“Jadi, ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya fundamentally masih baik. Saya juga minta para pengamat, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan lain-lain juga untuk membantu,” pesan Ani.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan telah melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp250 triliun atau 40,6 persen dari batas maksimal. Angka ini terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun dan pembiayaan non-utang Rp20,4 triliun. Adapun keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp17,5 triliun.
“Pembiayaan APBN karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa? APBN didesain dengan defisit 2,53 persen sesuai UU APBN … Sampai dengan sekarang, defisit dan pembiayaan kita bisa issued Rp250 triliun, untuk surat berharga negara (SBN) kita Rp282 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Menjawab kekhawatiran publik, Sri Mulyani memastikan bahwa strategi front loading dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global, bukan karena kekurangan dana.
“Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Pak (Donald) Trump akan membuat banyak disruption. Jadi, kalau kita melakukan front loading bukan karena kita gak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintahan Prabowo bakal menjaga penarikan utang secara prudent, transparan, dan hati-hati.
“Jadi, jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya! Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak! Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” tandas Ani.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
