Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan industri manufaktur dalam negeri dan mengurangi angka pengangguran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa industri tekstil menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu, strategi besar akan diterapkan untuk membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.
“Itu saya kira beberapa ratusan ribu lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan tidak akan sulit kita dapatkan,” kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Kawasan yang dikenal sebagai Grand Batang City ini telah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada Juli 2024 dan kini akan dijadikan pusat pengembangan industri tekstil.
“(KIT) Batang itu dalam konteks Two Countries Twin Parks itu kita akan laporkan (ke) Presiden (Prabowo Subianto), supaya bisa kita jalankan,” ungkapnya.
“Karena kita ingin menciptakan lapangan kerja dan pernah saya sampaikan (lapangan pekerjaan di) TPT. Kami sepakat juga dengan Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto), padat karya itu harus segera didorong,” klaim Luhut.
Selain itu, ia menegaskan bahwa penghapusan berbagai hambatan investasi menjadi kunci utama dalam percepatan penciptaan lapangan kerja. Penyelesaian masalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta percepatan izin usaha menjadi prioritas agar investasi dapat segera masuk dan industri berjalan optimal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menekankan pentingnya akselerasi pengembangan KIT Batang. Ia menyebut kawasan tersebut juga akan menjadi proyek percontohan bagi investasi dari China, sebagaimana telah dibahas dalam kunjungan Presiden Prabowo ke negara tersebut.
“(KIT) Batang itu akan dijadikan pilot project juga untuk investasi dari China, dan ini sudah dibahas pada saat Bapak Presiden (Prabowo) ke China,” ungkap Airlangga.
Industri tekstil di Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir. Sepinya pesanan serta serbuan barang impor ilegal menyebabkan banyak pabrik garmen dan tekstil kesulitan bertahan.
Salah satu contoh nyata adalah grup Sritex yang resmi menutup seluruh operasionalnya pada 1 Maret 2025. Akibatnya, sekitar 11.025 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
PHK massal ini terjadi di empat anak usaha Sritex, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk di Sukoharjo, PT Primayudha Mandirijaya di Boyolali, serta PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries di Semarang.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
