PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini, Senin (24/3/2025), dengan salah satu agenda utama membahas pembaruan rencana aksi pemulihan (recovery plan).
Dalam RUPST tersebut, terdapat 10 mata acara, termasuk permohonan persetujuan dari pemegang saham atas pembaruan recovery plan. Manajemen BRI menjelaskan bahwa rencana aksi pemulihan telah disusun sejak 2017, mencakup asesmen materialitas, penentuan opsi pemulihan, serta simulasi stress test dengan berbagai skenario.
“Perubahan Recovery Plan sesuai dengan POJK 5/2024 mencakup penambahan satu opsi baru, yakni pengajuan penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” demikian pernyataan resmi dari manajemen BRI dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (24/3/2025).
Baca Juga: Komitmen Nyata BRI: Praktik ESG untuk Bisnis Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan dan Berdampak Sosial
Selain pembaruan recovery plan, BRI juga mengajukan permohonan persetujuan kepada pemegang saham terkait pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan rencana aksi pemulihan sesuai dengan ketentuan POJK 5/2024.
Landasan Hukum Pembaruan Recovery Plan BRI
Manajemen BRI mengacu pada tiga dasar hukum dalam mengajukan pembaruan recovery plan pada RUPST kali ini:
- Pasal 14 ayat (1) POJK 5/2024 yang mengatur bahwa bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Pasal 15 ayat (1) POJK 5/2024, yang mengharuskan rencana aksi pemulihan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.
- Surat Menteri BUMN RI Nomor S-670/MBU/12/2024 tertanggal 24 Desember 2024, yang berisi persetujuan terhadap dokumen recovery plan BRI untuk periode 2024-2025.
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News
