Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, berbagai skema pembiayaan kreatif tengah disiapkan guna menjaga disiplin fiskal tanpa menghambat realisasi program.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengembangkan creative financing yang memungkinkan pembangunan rumah tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam (20/2).
Salah satu strategi yang tengah dikaji adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan. Instrumen ini dirancang untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan skema yang diperbesar, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memperoleh akses hunian yang layak.
Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 persen kepada perbankan, yang diperkirakan dapat menambah likuiditas hingga Rp80 triliun.
BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.
“Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder,” tutur Perry.
Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun turut menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan langsung berasal dari APBN, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada,” ucapnya.
Misbakhun menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari BI.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
