Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, mengumumkan kebijakan baru pemerintah yang melarang impor empat komoditas pangan penting, yaitu beras, jagung, gula, dan garam. Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia.
“Tahun ini sudah melarang impor beras, melarang impor jagung, melarang impor gula, dan melarang impor garam, sebagai komoditas pangan yang penting,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan yang disapa Zulhas, pada Tanwir 1 Aisyiyah di Jakarta, Kamis (16/1).
Zulhas berharap kebijakan ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan memperkuat sektor pertanian domestik. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai dukungan.
Pemerintah berkomitmen untuk membantu petani, mulai dari memberikan penyuluhan, dukungan finansial, hingga menyediakan bibit unggul. Zulhas juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam distribusi pupuk.
Zulhas berharap kebijakan larangan impor tersebut dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada pangan, karena Indonesia sangat potensial untuk melakukan itu.
Salah satu upayanya, kata dia, dengan memperkuat para petani melalui memberikan penyuluhan, dukungan finansial, revisi regulasi, pemberian bibit unggul, hingga penguatan rantai pasok.
Ia mencontohkan salah satunya terkait pupuk. Zulhas menyampaikan jalur distribusi pupuk yang dulu terlalu berbelit sehingga menyulitkan petani untuk mendapatkannya, kini telah dipangkas agar lebih cepat diakses petani.
Selain itu, Zulhas mengajak organisasi Aisyiyah untuk turut aktif dalam mendukung upaya swasembada pangan. Ia juga mengingatkan bahwa petani dan masyarakat miskin perlu diberikan bantuan yang dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial. Kondisi ini disebutnya membuat Indonesia semakin jauh dari cita-cita Indonesia merdeka.
Terkait cita-cita Indonesia merdeka, Zulhas juga menyampaikan keprihatinannya bahwa bahan pangan, seperti tahu, tempe, yang menjadi makanan masyarakat Indonesia berbahan kedelai saat ini dikuasai oleh satu orang.
“Di mana yang namanya kedaulatan? Kalau kita makan saja tergantung pada satu orang. Itu baru soal makan, belum yang terkait ekonomi, teknologi, dan lain-lain, inilah yang akan kita upayakan,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada pangan karena Indonesia sangat potensial untuk melakukan itu.
Berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis, Zulhas melihat pentingnya meningkatkan kemampuan penyediaan bahan pangan, mulai beras, sayur, hingga protein hewani untuk kepentingan program tersebut. Ia mengajak Aisyiyah untuk terlibat secara aktif dalam mengusahakan swasembada pangan.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News