Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan penambahan utang sebesar Rp775,86 triliun pada tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi utang pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp553,1 triliun. Kenaikan utang tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara.
Berdasarkan dokumen Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, utang tersebut akan diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber utama adalah Surat Berharga Negara (SBN), dengan rencana penerbitan SBN mencapai Rp642,6 triliun, yang meningkat dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp451,9 triliun.
Utang melalui SBN ini akan terdiri dari dua instrumen utama, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pinjaman sebesar Rp133,30 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi pinjaman tahun 2024 yang sebesar Rp101,3 triliun. Dari total pinjaman tersebut, sekitar Rp5,2 triliun akan berasal dari pinjaman dalam negeri, sementara sisanya, Rp128,1 triliun, akan dipenuhi melalui pinjaman luar negeri.
Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.
“Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal,” tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Pemerintah juga berjanji akan menjaga batasan rasio utang di bawah 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB. Ini merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
