Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg bagi 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Januari hingga Februari 2025. Anggaran tersebut akan diambil dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
“Totalnya (anggaran) untuk dua itu kurang lebih Rp6 triliun. Diambil dari dana BUN,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Pemberian bantuan beras tersebut, lanjut Zulhas, akan melibatkan distribusi 160 ribu ton beras per bulan selama dua bulan tersebut. Rencananya, bantuan ini akan mencakup sekitar 16 juta KPM di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga akan menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) milik Perum Bulog. Operasi pasar ini direncanakan akan memasok 150 ribu ton beras pada Januari dan 150 ribu ton beras pada Februari 2025, guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan.
“Operasi pasar beras SPHP itu 150 ribu ton di Januari dan 150 ribu ton di Februari. Dengan begitu Bulog stoknya akan berkurang dan nanti pada Maret-April akan panen raya, Bulog harus membeli gabah karena panennya kan di atas 3 juta ton. Pada Maret-Mei, Bulog harus membeli kira-kira 2 juta ton gabah petani,” katanya.
Sementara itu, Zulhas meminta tambahan anggaran kepada DPR untuk kementeriannya sebesar Rp510 miliar dari alokasi yang didapat Rp40 miliar pada 2025. Anggaran itu katanya dibutuhkan untuk mencapai target swasembada pangan pada 2027.
Dengan tambahan itu, anggaran Kementerian Koordinator Pangan pada 2025 akan mencapai Rp550 miliar.
“Mohon para pak ketua (DPR), jangan dipotong pak. Nasib kita di sini nih pak. Jangan dipotong kalau bisa, ditambah juga enggak usah. Kalau bisa pas saja,” katanya.
Zulhas sebelumnya mengungkapkan target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027. Menurutnya, hal itu disampaikan Prabowo dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
“Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027,” ujar dia dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google NewsÂ
