PERSATUAN Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta unit. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyoroti bahwa selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), angka backlog hanya berhasil ditekan sekitar 10%.
“Kita harus sadar ada angka backlog sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10%. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” jelas Joko dalam keterangan resmi, Minggu (27/10).
Joko menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan yang lebih baik agar proses pembangunan dapat berjalan cepat dan terukur. Ia juga menyebutkan bahwa ekosistem perizinan yang selama ini terpecah di berbagai kementerian/instansi harus segera direlaksasi, disimplifikasi, dan diharmonisasi.
“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini, untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujarnya.
Dalam perkembangan terbaru, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan. Maruarar menargetkan untuk memulai groundbreaking proyek pembangunan tiga juta rumah dalam 100 hari pertamanya sebagai menteri.
“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar.
Selain itu, Ara menekankan komitmennya untuk mengkampanyekan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah bagi rakyat, sebagai langkah konkret untuk mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta solusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News