Program ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun diperkirakan akan menciptakan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata-rata sekitar Rp200 juta, sementara di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta.
Jika program ini dapat terserap secara maksimal, volume transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. “Ini merupakan estimasi minimal, karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama,” ujar seorang sumber di BTN.
Dalam rencana yang digagas oleh tim satgas perumahan, setiap tahun akan disediakan 3 juta rumah, dengan 1 juta unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk pedesaan. Proyek ini diharapkan akan memberikan dampak positif ke 183 sub sektor usaha lainnya, mulai dari produsen semen dan batu bata hingga toko bangunan dan pelaku UMKM.
Anggota Tim Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang, menambahkan bahwa dana yang besar ini akan mengalir kepada para pengembang, terutama yang berskala menengah kecil, untuk membangun hunian layak bagi MBR di pedesaan. “Pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan kepada para pengembang lokal, bukan konglomerat, agar terjadi pemerataan aliran modal ke daerah,” ungkapnya.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk mendukung program ini, berbekal pengalaman dari Program Sejuta Rumah yang telah berjalan selama lima tahun. BTN saat ini memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari total 300.000 hingga 400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.
“Dari sisi pendanaan, BTN juga siap mencari sumber dana dari dalam maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR untuk menyediakan dana murah jangka panjang,” kata Nixon, dalam keterangan tertulis pada Senin (21/10/2024).
Skema subsidi KPR yang diajukan BTN dibagi menjadi tiga jenis: subsidi angsuran, subsidi selisih bunga, dan premi asuransi. Sumber dana berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Subsidi angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin dengan penghasilan hingga Rp3,1 juta, sedangkan subsidi selisih bunga diperuntukkan bagi MBR dengan penghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta.
Nixon menegaskan, “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan.” Dengan dukungan yang kuat dari BTN dan keterlibatan pengembang lokal, program Tiga Juta Rumah diharapkan dapat mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
