InfoEkonomi.ID – Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan alasan di balik rendahnya penghasilan pekerja di Indonesia, yang rata-rata hanya mencapai Rp1,7 juta per bulan. Masalah utama terletak pada dominasi pekerja di sektor informal yang pendapatannya jauh lebih rendah.
Melansir cnnindonesia.com, Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Edy Priyono, menjelaskan bahwa transformasi perekonomian Indonesia seharusnya mengikuti tahapan dari sektor pertanian ke industri, lalu ke jasa. Namun, proses ini di Indonesia berlangsung lebih cepat, di mana sektor jasa mengambil alih sebelum sektor industri tumbuh stabil. “Kita mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001,” ujarnya dalam seminar Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10).
Edy menyoroti bahwa kondisi ini telah berlanjut selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Peran sektor industri terhadap PDB turun, sementara sektor jasa yang berkembang tidak menjamin kesejahteraan,” tambahnya. Hal ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, di mana rata-rata hanya 2 juta lapangan kerja tercipta setiap tahun, sementara angkatan kerja baru mencapai 2,5 juta orang.
Akibatnya, banyak orang beralih ke sektor informal, seperti buruh lepas dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sekitar 60 persen pekerja Indonesia berada di sektor informal dengan rata-rata penghasilan yang sangat terbatas, yaitu Rp1,7 juta per bulan. Edy menegaskan bahwa meskipun angka pengangguran terlihat baik, dominasi pekerja informal menjadi masalah besar dalam hal kesejahteraan masyarakat.
“Ini memang masalah, karena banyak pekerja informal yang penghasilannya jauh di bawah standar,” ujar Edy, menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi pekerja di sektor informal agar tidak terus berlanjut.
