Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, memperingatkan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri di era kepemimpinan Prabowo Subianto berpotensi menciptakan pemborosan anggaran negara yang signifikan. Ia menilai semakin banyaknya kementerian dan pejabat akan meningkatkan beban APBN melalui gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun.
Menurut Galau, penambahan wakil menteri akan berdampak langsung pada belanja negara, termasuk gaji staf pendukung dan pengadaan fasilitas. “Semakin banyak wakil menteri berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji dan fasilitas yang diperlukan,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10).
Celios mencatat, beban baru ini memperparah kerentanan fiskal Indonesia, terutama mengingat jatuh tempo utang pemerintah pusat yang mencapai Rp800,33 triliun tahun depan, ditambah kewajiban bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun. Dengan kondisi ini, Celios memperkirakan bahwa APBN bisa membengkak hingga Rp1,95 triliun dalam lima tahun ke depan.
Analisa menunjukkan, pembengkakan anggaran ini terutama berasal dari kenaikan biaya gaji menteri dan wakil menteri yang diestimasikan sebesar Rp389,4 miliar per tahun. Celios mengasumsikan gaji menteri sekitar Rp150 juta per bulan dan wakil menteri Rp100 juta per bulan, dengan anggaran operasional per orang sekitar Rp500 juta.
Dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, total anggaran gaji pada era tersebut mencapai Rp387,6 miliar per tahun. Namun, di kabinet Prabowo dan Gibran yang diprediksi memiliki 49 menteri dan 59 wakil menteri, estimasi beban APBN setiap tahunnya bisa mencapai Rp777 miliar. Ini menunjukkan peningkatan signifikan senilai Rp389,4 miliar per tahun.
Celios menekankan bahwa estimasi ini masih merupakan perhitungan sederhana, dan angka yang lebih akurat akan muncul setelah terbentuknya kementerian baru. Namun, jelas bahwa potensi pembengkakan anggaran ini dapat memperberat beban APBN, bahkan hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diperkirakan sekitar Rp360 miliar pada 2025.
